Bupati muda itu yakin dan berharap koordinasi dengan kepada BPK serta instansi terkait seperti penegak hukum bisa membantu pemda memberikan solusi.
“Mudah-mudahan ini tidak ada masalah, karena dalam skema ini tidak ada yang diuntungkan, yang diuntungkan adalah negara karena menambah pemasukan daerah,” imbuhnya.
Skema kerjasama pengelolaan parkir tersebut tidak mengacu pada tahun anggaran, melainkan dihitung sejak MoU diteken terhitunga sampai dua belas bulan ke depan.
Berdasarkan kajian yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, terdapat 359 titik parkir potensial. Diantaranya Jl. Gajah Mada, Jl. Pasar Larangan, dan titik lainnya. Kecuali parkir di RSUD Sidoarjo dan RSUD Sidoarjo Barat dikelola sendiri oleh manajemen internal kedua rumah sakit tersebut.
Data yang diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo, Benny potensi pendapatan parkir sebelum pandemi Covid-19 mencapai Rp. 98 miliar.
“Pada saat pandemi seperti sekarang ini potensinya turun menjadi Rp. 68 miliar, itu belum pendapatan bersih karena ada pengeluaran biaya operasional,” ungkapnya. (sp/isa)