Tak hanya itu saja, semua personil yang ada di Kota Pahlawan turut dilibatkan dalam pengembangan inovasi pelayanan Adminduk, seperti melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Kota Surabaya.
“Dimulai dari inovasi layanan Lontong Kupang yang terintegrasi dengan Pengadilan Agama terkait buku nikah dan dokumen kependudukan, lalu inovasi Lontong Balap yang terintegrasi dengan Pengadilan Negeri untuk penetapan sidang ganti nama dan lainnya. Semuanya one day service atau satu hari selesai,” ujar dia.
Layanan selanjutnya adalah ACO ERI, yang menjadi inovasi Dispendukcapil dengan Pengadilan Agama. Masyarakat yang hendak mengajukan permohonan atau gugatan, saat ini bisa langsung mendatangi kelurahan setempat.
“Berikutnya Kalimasada atau kawasan lingkungan masyarakat sadar adminduk, ini kita lakukan sampai di tingkat RT. Kami juga bekerjasama dengan 81 bidan dan 45 rumah sakit, maka secara otomatis akta kelahirannya sudah didaftarkan dan kita kirimkan, termasuk surat keterangan baru,” jelas dia.
Layanan selanjutnya adalah Program belajar di Merdeka Belajar Kampus Merdeka-Adminduk (MBKM-A) dengan 9 perguruan tinggi, yang salah juga ikuti oleh Universitas Airlangga (Unair). Serta, program dari aplikasi Sayang Warga, yakni updating data multi sektor berbasis penduduk.
“Terakhir adalah Swarga Loka, yakni kanal informasi kependudukan swara warga yang mengelola kebutuhan adminduk. Maka layanan adminduk, khususnya KTP Elektronik menjadi ujung tombak kami untuk melakukan intervensi di Kota Surabaya,” kata dia.
Wali Kota Eri Cahyadi menambahkan, bahwa pihaknya ikut mendukung perkembangan terkini, yang akan diluncurkannya KTP Digital oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI. Bahkan, telah menyiapkan jajaran lini pada pelayanan Adminduk, seperti Dispendukcapil, kecamatan, kelurahan, RT/RW, untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat.
“Juga akan melakukan sosialisasi pemanfaatan KTP Digital kepada berbagai pihak yang selama ini meminta info identitas penduduk untuk layanan/service, seperti perbankan, hotel, rumah sakit dan mengikuti ketentuan yang diterbitkan oleh Kemendagri,” ungkap dia.