Jakarta, infodis.id – Sekitar 300 ribu ton beras kotor yang tersisa dari impor tahun 2024 adalah kenyataan pahit yang merugikan negara. Faktanya, sejak awal Bulog tidak transparan dalam pengelolaan beras tersebut, sehingga tidak memungkinkan untuk disalurkan.
“Bulog harus bertanggung jawab atas kerugian ini. Jangan hanya karena ada argumen bahwa beras itu bisa difumigasi sehingga dianggap negara tidak rugi, itu jelas rugi, karena sudah tidak layak konsumsi,” tegas Hindun Anisah, anggota Komisi IV DPR RI, Minggu, (16/3)
Ada beberapa pihak yang memperkirakan angka sebenarnya dari beras yang terserang mungkin lebih dari 300.000 ton. Hal ini dikarenakan, di beberapa kantor wilayah dan cabangnya, ada kecenderungan kurangnya transparansi dalam pengajuan. “Jumlahnya mungkin saja lebih banyak dari yang dihitung. Bulog kurang transparan,” katanya.
Ia menyatakan bahwa ia berharap anggota Direksi Bulog yang baru dapat membuat perencanaan yang lebih matang dan strategis sehingga hal ini tidak boleh terjadi lagi. “Ini adalah peringatan! Direksi yang baru harus waspada dan visioner agar tidak mempermalukan keuangan negara,” tegas anggota Fraksi PKB yang mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah 2 ini.
Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, menemukan beberapa beras impor yang dihinggapi serangga dalam kunjungannya ke Bulog di Jogjakarta beberapa waktu lalu. Ia menyesalkan penemuan tersebut, dan mengatakan bahwa itu berarti masyarakat telah dibodohi.(ery)