Surabaya, Infodis.id – Komisi B DPRD Surabaya menyoroti tentang perizinan Pasar Induk Sidotopo Surabaya (PISS) yang terkesan janggal. Hal ini diungkapkan anggota Dewan saat melakukan hearing di gedung DPRD Kota Surabaya, Selasa (21/2/2023).
Anggota Komisi B DPRD Surabaya, John Thamrun menyoroti beberapa perizinan dari PISS yang terkesan kilat. Dimana perizinan lingkungan hidup hingga izin pendirian yang semua terkesan cepat. “Saya yakin perizinan pendirian usaha itu tidak bisa secepat ini meskipun saat ini semuanya serba online seperti Surabaya Single Window (SSW) maupun Online Single Submission (OSS),” ungkapnya.
Dengan adanya kejanggalan, Komisi B DPRD Surabaya akan memanggil Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait hal ini. “Kami meminta penjelasan perizinan dari PISS yang saat ini sudah mulai beroperasi,” ungkapnya.
Thamrun juga menyoroti kebersihan dari lingkungan PISS, hal ini dikarenakan lingkungan tersebut berjualan makanan serta buah segar. “Ini semua harus bisa dilengkapi terkait izin terlebih kebersihan makanan untuk UMKM dari Dinas Kesehatan,” ungkapnya.
Thamrun juga mengingatkan untuk para pedagang menyertakan patokan harga sebagai bahan pembanding bagi pasar lain di Surabaya. “Karena kan memang PISS ini akan menjadinpusat kulak sayur, buah dan bahan pokok lainnya jadi harus dilengkapi patokan harga ini,” jeasnya.
Sementara itu, Staf Legal PISS, Santo meyakinkan jika Pasar Induk Sidotopo Surabaya sudah mengantongi semua izin yang disebutkan. “Kami sudah mengantongi izin semuanya semuai urutan yang diajukan di SSW dan OSS,” jelasnya. (sar)