Surabaya, infodis.id – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, menyampaikan apresiasinya atas capaian Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Jawa Timur yang berhasil melampaui target hingga 100,2 persen. Hal ini disampaikan Junimart saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi II di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur, Surabaya.
“Capaian PTSL di Jawa Timur yang melebihi target ini patut diapresiasi. Kami berharap Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Jawa Timur dapat menjadi contoh bagi Kanwil lainnya di seluruh Indonesia,” ujar Junimart.
Selain memuji pencapaian tersebut, Junimart juga menyoroti pentingnya penegakan hukum dalam sektor pertanahan. Ia menekankan perlunya komunikasi yang baik antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menghindari kesalahpahaman, terutama terkait dengan proses hukum di bidang pertanahan.
Menurut Junimart, surat edaran dari Menteri Agraria dan Tata Ruang diperlukan untuk melindungi pegawai BPN dalam menjalankan tugasnya, khususnya ketika berhadapan dengan panggilan hukum dari APH. “Ini penting agar ada izin dari atasan langsung sebelum pegawai BPN diundang oleh aparat hukum, sehingga kinerja dan integritas BPN tetap terjaga,” jelas politisi PDI-Perjuangan ini.
Junimart juga menambahkan bahwa sering kali terjadi kesalahpahaman antara hukum administrasi dan hukum pidana, sehingga perlu kehati-hatian dalam menyikapi isu-isu pertanahan.(ery)