Sementara Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo Anung Widiarto selaku Pengguna Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo mengatakan secara umum dalam melaksanakan salah satu pembantuan harus mengikuti regulasi yang ada di pusat. Sebab bagaimanapun juga regulasi pusat harus dilaksanakan di seluruh wilayah.
“Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo selalu mengadakan pemantauan bagaimana khususnya harga bahan pokok termasuk minyak goreng curah bisa terkendali. Artinya sesuai dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah,” katanya.
Namun demikian jelas Anung, pasti masih ada yang harus disesuaikan di lapangan. Jangan sampai regulasi pemerintah ini tidak bs dilaksanakan di wilayah.
Artinya semua masyarakat hari ini sangat membutuhkan harga yang sudah stabil khususnya harga minyak goreng curah. Harapannya tidak ada permasalahan lagi, khususnya tentang salah satu komoditi bahan pokok minyak goreng curah.
“Kenaikan harga bahan pokok ini tentunya akan berdampak kepada stabilitas ekonomi karena kemampuan daya beli dari masyarakat juga akan berkurang. Terutama masyarakat UKM dan IKM Kabupaten Probolinggo. Dengan operasi pasar ini harapannya harga minyak goreng curah akan lebih stabil sesuai HET,” pungkasnya, dilansir dari probolinggokab. (afp)