Jakarta, infodis.id – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkomitmen memastikan penggunaan anggaran Pemilihan Umum (Pemilu) terlaksana dengan transparansi dan akuntabilitas penuh. Mengemban tugas penting dalam memeriksa pengelolaan anggaran Pemilu, BPK mendukung terciptanya pemilu yang berkualitas melalui pemeriksaan yang strategis dan menyeluruh.
Untuk itu, BPK melalui Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I telah melaksanakan pemeriksaan kepatuhaan terhadap pengelolaan anggaran Pemilu tahun 2024. Pemeriksaan ini melibatkan KPU pusat, KPU provinsi, serta KPU kabupaten/kota, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengamati penggunaan anggaran pada setiap tahapan.
Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana, didampingi Plh. Auditor Utama Keuangan Negara I Sarjono dalam workshop penyusunan konsep hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan Pemilu (5/11/2024) menyebutkan bahwa dalam pemeriksaan kali ini BPK berkomitmen mendukung pengelolaan anggaran pemilu agar sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan efektivitas.
BPK berharap KPU dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam menjaga kredibilitas Pemilu 2024. Pemeriksaan ini melibatkan 37 tim BPK dari BPK perwakilan di seluruh Indonesia.
Anggota I BPK berharap workshop ini akan menghasilkan LHP yang berkualitas dan tepat waktu serta memberikan pandangan menyeluruh, sehingga dapat memastikan penggunaan keuangan negara sudah benar.
“Tujuan dari pesta demokrasi dengan peningkatan anggaran perlu dilaksanakan dengan akuntabel dan transparan. BPK bukan hanya memastikan pengelolaan keuangan telah dilakukan dengan akuntabel dan transparan namun juga sebagai koreksi untuk pelaksanaan pesta demokrasi selanjutnya menjadi lebih baik dengan konsep follow the money sesuai yang diamanatkan UUD Pemilu”, ucap Anggota I BPK dilansir dari laman bpk.go.id.
Melalui pemeriksaan ini, BPK menargetkan tim pemeriksa dapat mengidentifikasi akar permasalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif. Temuan pemeriksaan harus dapat memberikan gambaran yang lengkap, akurat, serta didukung bukti kuat untuk menjawab tujuan pengawasan secara menyeluruh.
Hasil pemeriksaan penyelenggaraan Pemilu 2024 diharapkan akan memberi manfaat lebih bagi masyarakat. BPK akan terus menjaga kualitas dan kredibilitas pemeriksaan sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia.
Workshop dihadiri oleh Plh. Auditor Utama Keuangan Negara I Sarjono, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala Perwakilan, dan para pejabat strukural dan fungsional pemeriksa. (isa)