Capaian WTP kali kesepuluh ini meyakinkan Ipuk bahwa menciptakan program pelayanan publik dan program meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan.
Pandemi, lanjut Ipuk, telah menumbuhkan tantangan tersendiri bagi daerah bagaimana membuat program-program penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi untuk menjaga kesejahteraan warga yang terdampak ekonomi.
“Berbagai program pemulihan ekonomi kita geber, namun kepatuhan dan ketelitian penyusunan laporan keuangan sesuai dengan kaidah akuntansi tetap kita pertahankan. Alhamdulillah, tidak hanya opini WTP yang bisa dipertahankan, namun Banyuwangi juga menjadi daerah yang peningkatan angka kemiskinannya terendah di Jawa Timur, yaitu hanya 0,01 persen dari 2020 ke 2021,” kata Ipuk.
Sementara itu, Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi, Cahyanto, menegaskan pihaknya akan terus melakukan perbaikan tata kelola keuangan daerah. Bukan hanya pengelolaan dan pelaporan anggaran yang bagus, lanjut dia, melainkan juga harus berdampak kepada masyarakat.
“Keuangan daerah tak hanya harus akuntabel dan transparan, tapi juga diwujudkan dalam program pembangunan yang punya manfaat besar bagi warga. Ini yang menjadi pedoman kita,” ujarnya.
“Terima kasih kepada jajaran BPK atas bimbingan dan arahan sehingga pengelolaan keuangan Banyuwangi semakin baik,” tambahnya, dilansir dari banyuwangikab.
Ke depan, menurut Cahyanto, akan memperketat monitoring dan evaluasi, mulai dari perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. (ina)