Surabaya, Infodis.id – Rencana pengusuran Satuan Polisi Pamong Praja (PP) Kota Surabaya terhadap puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) bawah Tol Tambak Asri ditunda.
Sebelumnya, mereka (PKL) resah, apalagi setelah menerima surat edaran yang dikeluarkan Satpol PP Kota Surabaya. Dimana lokasi yang berada di bawah Jembatan Tol Sisi Kelurahan Morokrembangan,Kecamatan Krembangan harus dikosongkan paling lambat 21 Oktober 2022.
Terkait hal ini, Daniel Lukas Rorong selaku Juru Bicara (Jubir) Paguyuban PKL Bawah Tol Tambak Asri mengaku bahwa dirinya memang pernah berkomunikasi dengan Asisten 2 Pemkot Surabaya Irvan Widyanto dan Ketua DPRD Surabaya Adi Sutarwijono melalui WhatsApp untuk meminta solusi terkait hal ini.
“Karena surat edaran tersebut baru diterima oleh para PKL Bawah Tol Tambak Asri pada 19 Oktober 2022 tanpa ada pemberitahuan sebelumnya berupa sosialisasi,” katanya, Minggu (23/10/2022).
Selain itu, lanjut Daniel, ada yang janggal dalam isi surat edaran tersebut. Dimana tertulis ditujukannya pada pemilik bangunan liar yang berada di bawah Jembatan Tol Sisi Kelurahan Morokrembangan Kecamatan Krembangan.
“Padahal ada sekitar 50– an PKL yang sampai saat ini masih aktif berjualan. Ada yang membuka warung kopi, warung makanan, soto rombong, sate ayam, konter pulsa, gorengan, potong rambut, tukang permak kain sampai tambal ban. Sebelum pandemi Covid, ada 80an yang tercatat sebagai PKL disini,” jelasnya.
Tapi Daniel tidak memungkiri bahwa memang ada bangunan liar yang berdiri di bawah Jembatan Tol Tambak Asri. (joo/isa)