Lebih lanjut, dosen Departemen Manajemen Bisnis ITS tersebut menjelaskan, karena adanya PPN 10 persen tersebut sehingga mayoritas industri perhiasaan emas mengimpor barang produksinya dari Singapura. Hal ini disebabkan pajak impor pembelian emas batang hanyalah 2 persen. Sedangkan apabila beli dari Antam sendiri dikenakan pajak 10 persen.
“Ini menjadi hal yang aneh ketika produk dalam negeri menjadi lebih mahal dibandingkan impor,” ujarnya.
Lelaki kelahiran Muna, Sulawesi Tenggara tersebut membeberkan, kapasitas ekspor emas di Indonesia saat ini hanya berkisar 54 – 60 persen dari total produksi. Sehingga, harga emas di Indonesia akan jatuh lebih mahal jika ditambahkan lagi dengan PPN sebesar 11 persen tersebut.
Akibatnya, berlakunya PPN 11 persen menuai protes dari mayoritas pelaku industri emas di Indonesia, khususnya melalui APEPI. Mereka protes dengan alasan bahwa APEPI merupakan industri hulu.
Selain itu, mereka mengungkapkan bahwa industri pengrajin emas di Indonesia 30 persennya merupakan UKM. Bahkan, APEPI yang mewadahi pengusaha besar emas, 30 persen dari produksinya melibatkan tenaga kerja bukan mesin tetapi keahlian pengrajin.
Berdasarkan analisis tersebut, asisten profesor ITS tersebut menyimpulkan bahwa kenaikan PPN 11 persen tersebut dinilai tidak efektif untuk industri hulu maupun usaha kecil menengah (UKM). Ia menambahkan bahwa PKKPBI ITS telah melakukan simulasi dinamik mengenai dampak kenaikan PPN 11 persen terhadap penjualan emas.
“Hasil simulasi kami mengindikasikan akan adanya penurunan omzet penjualan emas, pemotongan tenaga kerja, penurunan impor emas, dan berbagai dampak lainnya,” ungkapnya.
Tak hanya emas, Arman menerangkan bahwa pengrajin perak akan juga terdampak oleh PPN 11 persen tersebut.
Dikarenakan, pengrajin perak yang ada di desa-desa membutuhkan emas sebagai bahan campuran perak dalam pembuatan produksi mereka seperti cincin, kalung, dan lain sebagainya.