Davos, Infodis.id – Dalam salah satu panel diskusi yang disponsori Channel News Asia (CNA) dari Singapura bertema “The Biggest Trade Deal in the World”, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengingatkan semua partisipan bahwa Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) benar-benar bisa menjadi solusi nyata bagi perekonomian dunia yang dilanda inflasi tinggi saat ini.
Kondisi tersebut diakibatkan khususnya olehhambatan perdagangan dunia yang disebabkan proteksionisme dan perang dagang, serta tidak berfungsinya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagaimana mestinya.
“Ketika negara-negara yang sudah maju menerapkan standar ganda, WTO justru tidak berkutik,” tegas Mendag Lutfi.Cukup mengejutkan panelis lainnya.
Mendag Lutfi justru mengatakan, ingginya harga komoditas dunia saat ini adalah peluang bagi para petani di negara-negara berkembang besar seperti Indonesia,India, Brasil dan Tiongkokuntuk menikmati keuntungan lebih.
‘Ini ekuilibrium baru dalam perdagangan komoditas pangan dunia. Jangan dirusak dengan menyalahkan salah satu negara misalnya Tiongkok karena posisi dagang yang kurang menguntungkan. Bahaya kalau beberapa negara maju berkelompok untuk membenarkan standar ganda,” jelas Luthfi.
Hal yang dimaksud standar ganda oleh Mendag Lutfi adalah negara-negara yang sudah maju menyalahkan dan mengganggu perdagangan bebas dunia, ketika mereka kurang diuntungkan posisi dagangnya terhadap suatu negara tertentu,misalnya Tiongkok.
Padahal, dahulu ketika posisi dagang mereka diuntungkan sehingga petani di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang makmur, semua negara berkembang dipaksa membuka pasarmereka.
“Harus ada kebersamaan dan kesetaraan kesempatan dalam perdagangan bebas dunia,”kata Mendag Lutfi.
Mendag Lutfi sempat berdebat cukup tegang dengan panelis lainnya yaitu CEO Suntory Holdings, salah satu produsen makanan dan minuman terbesar di dunia asal Jepang, Tak Miinami. Sang CEO menyatakan pesimis dengan situasi perdagangan dunia saat ini,khususnya karena Tiongkok yang saat ini menutup pasarnya karena kebijakan Zero-Covid yang diterapkan Presiden China Xi Jin Ping. Sehingga Tiongkok, menurutnya, perlu dibatasi perannya dalam perdagangan dunia.