Surabaya, Infodis.id – Dana yang ‘parkir’ di Bank Jatim tak hanya menjadi sorotan Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani. Hal ini, juga menjadi perhatian Anggota Fraksi PKS,PBB, Hanura DPRD Jawa Timur Mathur Husairi.
Menurutnya, Pemprov Jatim selama ini tidak pernah memberikan penjelasan.
“Karena itu, dengan adanya keluhan Menkeu RI, Pemprov Jatim harus transparan untuk menjelaskan asal usul dana yang mengendap di Bank Jatim tersebut,” tegas Mathur Husairi, Selasa (9/8/2022).
Ini, sambung Mathur, tidak jelas. Apakah itu termasuk dana tak terduga atau cadangan. Atau dana lain.
“Jangan sampai yang ngendap itu dana siluman yang tidak pernah terlaporkan,” ungkapnya.
Selama ini, masih kata Mathur, ada kesan menutup-nutupi. Akhirnya banyak penafsiran beragam.Karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) harus membeberkan realita yang terjadi.
“Kan BPKAD yang paling ngerti,” sindirnya.
Mengendapnya dana di Bank Jatim menjadi salah satu itu bukti bahwa OPD di Pemprov Jatim belum bisa maksimal menterjemahkan program kerja Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
“Lha Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)-nya kayak gini. Bilangnya minus, tetapi faktanya dana yang di bank ini untuk apa,” tutupnya.
Rencanannya, misteri soal dana mengendap di Bank Jatim itu akan dibahas dalam rapat Badan Anggaran (Banggar). Ini terkait dengan prinsip good government dan keterbukaan.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani melaporkan realisasi penggunaan dana pemerintah daerah (pemda) yang telah ditransfer oleh pemerintah pusat. Dalam pemaparan tersebut, Menkeu menyoroti soal dana mengendap pemda di bank yang dinilai masih cukup besar, salah satunya adalah Jawa Timur (Jatim).
Menurut Menkeu, wilayah yang dipimpin oleh Gubernur Khofifah Indar Parawansa mencatatkan simpanan pemda tertinggi di Indonesia.
“Kita lihat sekali lagi Jawa Timur selalu yang memegang saldo tertinggi dari sisi dana di BPD-nya (bank pembangunan daerah), yaitu mencapai Rp 29,82 triliun per Juni 2022 untuk seluruh wilayah Jatim,” ujarnya tengah pekan ini saat memberikan keterangan perihal serapan APBN semester I 2022. (isa)
