Sejak tiga tahun terakhir, Wali Kota Eri menjelaskan, bahwa Pemkot Surabaya sudah bekerjasama dengan KUA (Kantor Urusan Agama). Setiap calon pengantin yang hendak mendaftar untuk menikah, harus mendapatkan pendidikan pernikahan yang diberikan oleh Bidan, untuk mendapatkan sertifikasi.
“Ketika sertifikasi sudah didapatkan dari Bidan, maka KUA bisa menikahkan calon pasangan tersebut. Pendampingan tersebut, kami mulai sejak pra nikah, kemudian saat ibu mengandung, hingga bayi yang telah lahir selama 1000 hari akan kita dampingi, dan data ini akan terkoneksi dengan data kami,” jelas dia.
Selanjutnya, terkait dengan penanganan stunting di Kota Surabaya, Wali Kota Eri mengaku bila pada tahun 2020 terdapat 5 ribu lebih bayi stunting di Kota Surabaya. Namun, setelah mendapat pendampingan sejak bulan Oktober 2021, jumlah tersebut menurun drastis, hingga mencapai 1.300 bayi stunting.
“Pendampingan yang diberikan oleh Pemkot Surabaya adalah dengan menggandeng depan Fakultas Kedokteran di perguruan tinggi yang ada di Kota Surabaya untuk memberikan pemeriksaan dan vitamin,” kata dia.
Perguruan tinggi tersebut adalah Universitas Airlangga (Unair), Universitas Wijaya Kusuma (UWK), Universitas Hang Tuah, Universitas Widya Mandala (UWM), Universitas Nahdlatul Ulama, Universitas Muhammadiyah, Universitas Ciputra (UC), dan Universitas Surabaya (Ubaya).
Oleh karena itu, Wali Kota Eri langsung menggeber seluruh jajarannya untuk memberikan penanganan terbaik, dengan menargetkan zero stunting di awal tahun 2022, yakni Kota Surabaya bebas stunting pada bulan Januari 2022 atau paling lambat pada bulan Februari 2022.
“Selanjutnya, pada penanganan gizi buruk di Kota Surabaya di tahun 2020, terdapat 196 balita terkonfirmasi sebagai balita dengan kondisi gizi buruk. Namun, sejak memasuki tahun 2021, angka tersebut turun menjadi 159 balita,” terang dia.