Slamet menjelaskan, rekapan tersebut tidak semua kecamatan. Sebab ada kecamatan yang tidak ada proyeknya. “Proyek yang pasti yang bersumber dari APBD, APBDes. Jadi berapa yang memanfaatkan pekerja lokal itu kami data,” jelas Slamet.
Sampai saat ini, pihaknya masih melakukan rekap terkait jumlah tenaga lokal dan terus turun lapangan terkait pendataan. Sebab, data pelaporan seputar jenis proyek, pelaksana, serta jumlah anggaran. Sasaran pendataan untuk menyerap tenaga lokal dengan proyek di atas Rp 200 juta.
“Untuk kendala proyek dalam menyerap tenaga lokal biasanya terkait keterampilan yang masih kurang. Seperti dalam menganyam besi. Sehingga pihak kontraktor lebih mengutamakan pekerja yang sudah mahir. Kembali lagi karena proyek memiliki tenggat waktu,” jelasnya, dilansir dari bojonegorokab.
Kendala lain juga berupa warga lokal lebih banyak mencari kerja proyek di luar Bojonegoro. Sehingga pemenuhan hak pekerja lokal di Bojonegoro masih perlu perhatian dan usaha lebih. Dengan demikian, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Bojonegoro dapat di tekan. (ina)