Surabaya, Infodis.id – Seluruh pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai di lingkungan Pemkot Surabaya diwajibkan menggunakan produk UMKM Kota Pahlawan.
Demikian Dikatakan Wali Kota Surabaya Eri Chayadi, Minggu (13/3/2023).
“Alhamdulillah UMKM sekarang menciptakan berbagai inovasi yang berkembang. Jadi mereka memiliki kesempatan untuk menjual produknya lebih banyak, otomatis mereka sudah mengerti pasarnya. Maka pemerintah mendampingi dan harus tahu model (tren) sepatu dan baju saat ini seperti apa,” kata Wali Kota Eri yang kerap mengenakan berbagai produk UMKM selama bertugas.
Oleh sebab itu, Wali Kota Eri menggandeng desainer untuk menciptakan dan mengembangkan inovasi dari produk para pelaku UMKM. Langkah tersebut telah terealisasi, yakni menggandeng 14 desainer UMKM Surabaya yang berkolaborasi dengan 16 pembatik Surabaya. Hasilnya, mereka menciptakan delapan motif batik Surabaya atau yang dikenal sebagai Batik Suroboyo.
“Maka saya minta ajak desainer, nanti yang membayar adalah pemkot. Contoh yang mendesain sepatu adalah mahasiswa Desain Produk (Despro). Sehingga UMKM itu belajar, karena tidak bisa UMKM akan naik menjadi lebih tinggi kalau tidak melalui proses (belajar) ini,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Pemkot Surabaya berkomitmen untuk terus mendampingi para UMKM agar bisa menembus pasar internasional.
“Kalau soal omset belum bergerak masif, ya tugas kita menaikkan produktivitas dengan melakukan pendampingan, tidak hanya teori. Harus dipakai dan dirasakan, kalau kita merasa nyaman maka yang lain pasti merasa nyaman. Alhamdulillah itu yang saya minta ke teman-teman pemkot, kita harus bangga dengan produk buatan Indonesia,” jelasnya.
Apalagi, belanja APBD Kota Surabaya untuk sektor usaha mikro dan kecil (UMK) dan produk dalam negeri (PDN) tercatat sebagai yang terbesar se-Indonesia dibandingkan semua kota se-Indonesia. Tercatat, belanja APBD Surabaya untuk UMK per 25 November 2022 telah mencapai Rp1,2 triliun. Adapun belanja untuk PDN tembus di angka Rp1,7 triliun.
“Surabaya ini anggaran untuk UMKM Rp 1,2 triliun terbesar di Indonesia, Insya Allah tahun ini (APBD 2023) mengalokasikan anggaran senilai Rp 3 triliun. Semoga bisa mengurangi kemiskinan (penduduk miskin) dari 4,7 persen bisa turun menjadi 2 persen,” jelasnya.
Tak hanya sampai disitu, agar UMKM Surabaya dapat berinteraksi dengan dunia digital, Pemkot Surabaya meluncurkan e-commerce pemerintahan pertama di Indonesia, yaitu e-Peken Surabaya. Pada aplikasi ini, pedagang toko kelontong menyediakan berbagai kebutuhan pokok. Konsumen tetapnya adalah para ASN Pemkot Surabaya yang diwajibkan membeli semua kebutuhan pokoknya dari aplikasi e-Peken tersebut.
Bahkan, kini e-Peken itu juga sudah dibuka untuk publik, sehingga semua orang bisa ikut berbelanja di e-commerce tersebut. “Pemerintah sejatinya adalah pelayan umat, maka kita harus menggunakan produk UMKM. Teman-teman pemkot sudah memulai, seperti memakai batik dan sepatu UMKM, kalau model sedikit? Yang salah adalah pemerintah karena kita adalah pembimbing UMKM,” pungkasnya. (isa)