Bangkalan, infodis.id – Pemerintah Kabupaten Bangkalan, melalui langkah proaktif Penjabat Bupati Arief M Edie, merencanakan perampingan birokrasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mengatasi defisit anggaran yang diperkirakan mencapai Rp10 miliar pada tahun 2024.
Menyikapi situasi ini, Arief M Edie menyampaikan bahwa langkah perampingan ini direncanakan untuk menyederhanakan tugas dan fungsi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mengoptimalkan penggunaan anggaran.
“Saat ini, anggaran di Bangkalan masih mengalami defisit sekitar Rp10 miliar untuk tahun 2024. Oleh karena itu, untuk mengurangi defisit tersebut, kita berencana melakukan perampingan birokrasi,” ujar Arief.
Arief juga menyadari bahwa perampingan birokrasi di Bangkalan dinilai terlambat dibandingkan dengan kebanyakan kabupaten/kota lainnya yang telah melakukannya. Sebagai respons, Bangkalan segera melakukan assessment untuk mengevaluasi kebutuhan perubahan.
“Dari tingkat kabupaten/kota hingga ke tingkat provinsi dan kementerian, mayoritas sudah melakukan perampingan. Kami akan segera melakukan evaluasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan terkini,” tambahnya.
Dalam rencana perampingan ini, terdapat sembilan OPD yang akan menjadi fokus analisis. Arief menargetkan bahwa proses penyederhanaan birokrasi ini dapat selesai pada awal tahun 2024.
“Kami akan mengundang pihak kementerian untuk melakukan asesmen, terutama terkait penyatuan OPD yang dianggap tidak lagi dibutuhkan. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan struktur birokrasi dan memastikan penggunaan anggaran yang lebih efisien,” pungkas Arief.(ery)