Penghargaan yang diperoleh Provinsi Jatim tidak lepas salah satu strategi umum pembangunan yang menjadi landasan pembangunan di Provinsi Jatim periode 2019-2024 . Yakni Pembangunan berkelanjutan yang inklusif bertujuan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar, penyiapan jawa timur untuk menghadapi disrupsi ekonomi maupun ketidakpastian masa depan (uncertain future).
“Itu sudah tertuang dalam visi kami yakni, Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan Semangat Gotong Royong,” pungkasnya.
Adapun tahapan Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) terdiri tiga tahap berikut. Pertama, penilaian Data Pencapaian Dokumen Perencanaan Daerah (RKPD) dan Inovasi.
Kedua, penilaian komprehensif dan adaptif terkait perencanaan dan capaian pemerintah daerah, melalui Presentasi dan Wawancara Intensif video conference. Dan Ketiga, Verifikasi Lapangan.
Sementara itu, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menambahkan, penghargaan PPD dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta sebagai bentuk motivasi dan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas prestasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian pembangunan daerah terbaik.
“Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan evaluasi komprehensif dan kreatif melalui Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD). Diharapkan mampu membangkitkan optimisme untuk terus melakukan percepatan dan pemulihan sehingga menuju transformasi ekonomi inklusif yang berkelanjutan,” tambahnya. (sam/isa)