Jakarta, infodis.id– Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kakorlantas Polri) telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran 2024/1445 H.
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, persiapan mudik Lebaran 2024 dilakukan secara komprehensif, baik secara operasional maupun kebijakan.
“Kami melakukan persiapan baik secara operasional maupun kebijakan dalam pengendalian, pengaturan transportasi, dan penanganan secara komprehensif bersama instansi kementerian dan lembaga pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pihak swasta,” kata Budi, dikutip dari laman Kemenhub, Senin (18/03/2024).
Berdasarkan survei Badan Kebijakan Transportasi (BKT) Kemenhub, pergerakan masyarakat pada Lebaran 2024 diprediksi mencapai 71,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sebanyak 193,6 juta orang. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan pergerakan masyarakat pada Lebaran 2023 yang sebesar 123,8 juta orang.
“Survei ini terbukti akurat memberikan potensi pergerakan masyarakat yang melakukan mudik, di mana pada tahun 2023 jumlahnya mencapai 123,8 juta orang atau 45,67 persen,” ujar Budi.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno menjelaskan, pengaturan lalu lintas yang dilakukan pemerintah meliputi pembatasan angkutan barang, sistem satu arah (one way), hingga sistem ganjil genap.
“Di samping adanya pembatasan angkutan barang, saat libur Lebaran 2024 nanti, akan ada pengaturan lalu lintas yang meliputi sistem satu arah (one way), sistem lajur pasang surut/tidal flow (contra flow), dan sistem ganjil-genap,” kata Hendro.
Hendro menekankan, pengaturan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dengan mengedepankan kenyamanan dan keamanan serta mengutamakan keselamatan para pemudik. (ery)