Di sisi DPP Apkasindo, kegiatan hilirisasi inovasi ini dinilai oleh Rino sebagai suatu bentuk antisipasi kepada pemerintah yang selama ini menilai penetapan harga TBS kelapa sawit yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 1/2018 tidak adil.
Sebab harga TBS yang diatur hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan.
“Padahal jumlah petani yang bermitra dengan perusahaan hanya 7 persen, sedangkan 93 persen lainnya merupakan petani sawit swadaya,” ungkapnya.
Dengan permasalahan tersebut serta mengingat lahan sawit milik petani swadaya dan koperasi mencapai 42 persen dari total 16 juta hektar, Rino mengungkapkan akan dibuatkan pabrik sendiri dengan perkiraan cukup dengan kapasitas produksi 15 ton per jam. Bahkan, pabrik produksi yang ada di Kabupaten Pelalawan, Riau, kapasitasnya sudah mencapai 30 ton per jam, dengan luas lahan sebesar 7.000 hektare.
Dengan demikian, imnbuhnya, petani swadaya tak lagi bergantung terhadap berbagai pabrik minyak sawit yang dimiliki korporat besar. Banyak potensi yang bisa dikembangkan oleh Apkasindo dan ITS sehingga petani juga bisa naik kelas.
“Tak hanya itu, kami juga sangat mendukung instansi yang mendukung pengadaan minyak goreng dengan pemberian modal sekitar Rp100 miliar,” tuturnya.
Proyek yang akan digarap oleh dosen ITS Prof Setiyo Gunawan ST PhD ini akan mengembangkan pembaharuan teknologi pemurnian minyak goreng dengan metode Batch-wise Solvent Extraction.
Metode ini telah terbukti lebih aman dan sederhana karena menggantikan fungsi dan tahapan degumming, neutralization dan bleaching pada metode yang ada saat ini.
Tak hanya itu, beban proses deodorisasi lebih ringan karena menggunakan suhu yang lebih rendah untuk operasinya.