Surabaya, infodis.id – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Pendapat Gubernur Jawa Timur terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik. Rapat berlangsung pada Senin (13/11) di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Timur.
Emil menyatakan bahwa penyusunan Raperda ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan Pedoman Standar Pelayanan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014.
“Kami sependapat bahwa ini sangat diperlukan untuk memastikan komponen standar pelayanan terpublikasikan oleh penyelenggara pelayanan publik dalam Sistem Informasi Pelayanan Publik,” ucap Emil.
Menurut Emil, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik menjadi keniscayaan di era Revolusi Industri 4.0. Ia juga menekankan perlunya pemerintah daerah memberikan kemudahan akses pelayanan publik kepada masyarakat.
“Dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur atas usulan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik ini merupakan solusi untuk mengatasi kabupaten/kota yang belum memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP),” jelasnya.
Emil juga memberikan beberapa masukan dalam pembahasan Raperda ini. Pertama, ia menyarankan agar pengaturan maklumat pelayanan tidak perlu diatur secara teknis, mengingat materi maklumat pelayanan hanya berkaitan dengan substansi janji, pemberian pelayanan, dan sanksi. Kedua, perlu dipertimbangkan kembali apakah perlu membangun sistem informasi pelayanan publik di lingkup pemerintah provinsi, mengingat pemerintah pusat telah menyelenggarakan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional.(ery)