Jakarta, infodis.id – Ekspor produk perikanan Indonesia terus meningkat, bahkan melebihi target. Namun, di balik kesuksesan tersebut, terdapat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi pada industri perikanan tangkap Indonesia.
Menurut Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, pelanggaran HAM yang terjadi di industri perikanan tangkap Indonesia antara lain: Perbudakan modern, Pekerjaan anak, Kekerasan, Kecelakaan kerja, dan Polusi.
Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi persoalan ini dengan menerbitkan Peraturan Presiden No.60/2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Stranas BHAM). Aturan tersebut diharapkan bisa menjadi acuan untuk mengatasi pelanggaran HAM di industri perikanan tangkap.
Namun, menurut Koordinator Nasional DFW Indonesia Moh Abdi Suhufan, Stranas BHAM tidak bisa menjadi solusi tunggal untuk mengatasi pelanggaran HAM yang dilakukan korporasi. Menurutnya, bisnis dan HAM harus sama-sama dilihat sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan dalam membangun kinerja yang baik.
“Keuntungan yang dikorbankan itu bernilai mulia, karena bertujuan untuk meningkatkan standar-standar perlindungan pekerja pada masing-masing perusahaan dan lingkungan tempat sebuah perusahaan beroperasi,” kata Abdi dilansir dari mongabay
Dia juga mengingatkan bahwa Stranas BHAM tidak akan terlaksana apabila pemerintah terus melanjutkan kebijakan pro-pembangunan dan melanggengkan impunitas bagi pelaku usaha.
Ekspor produk perikanan Indonesia terus meningkat, namun di balik kesuksesan tersebut, terdapat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi pada industri perikanan tangkap Indonesia. Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi persoalan ini, namun masih diperlukan upaya yang lebih serius untuk mewujudkan industri perikanan tangkap yang ramah HAM. (ery)