Sementara itu, Kepala BKKBN RI dr. Hasto Wardoyo menjelaskan bahwa poin penting kedatangannya adalah agar semua anggaran dan program di kementerian untuk stunting harus benar-benar tertuju kepada para penerima di daerah. Khususnya, di Kabupaten Jember.
“Harus sampai ke mulutnya ibu hamil, bayi, dan keluarga,” imbuhnya.
Poin penting kedua adalah supaya tidak meleset. Artinya, data harus jelas. Bahkan, BKKBN menyediakan data terkait dengan data keluarga yang berisiko terjadi stunting.
“Kalau ada pasangan usia subur, tapi sudah berusia 36 tahun maka akan kami catat sebagai keluarga berisiko lantaran terlalu tua, sama juga terlalu muda juga resiko tinggi, misal menikah umur 16 tahun itu harus jadi catatan supaya selalu dimonitor,” ungkapnya.
Di samping itu juga, masyarakat masih ada yang acuh terhadap kualitas sanitasi di rumahnya, yang penting airnya ada tapi tidak layak. Di sini lah pemerintah harus hadir, mindset seperti itu harus perlahan diubah.
“Belum lagi pemberian gizi yang tidak diatur, anaknya nangis lalu dibelikan mie, cilok nah ini gizinya rendah, padahal lebih bagus dikasih telur dengan gizi yang lebih baik,” pesan Hasto, dilansir dari jemberkab.
Dalam kunjungan Ketua BKKBN RI Hasto Wardoyo ke Jember ini, Dia juga mengukuhkan Wakil Bupati MB Firjaun Barlaman sebagai Ketua Tim Penanganan Stunting Jember. (afp)