Surabaya, infodis.id – Kegiatan yang diinisiasi Pemkot Surabaya dan karang taruna mendapat sorotan sejumlah pihak, salah satunya Komisi A DPRD Kota Surabaya.
Pasalnya, kegiaatan bertajuk “The Great Leader 2045” yang digelar di DBL Arena di Jalan Ahmad Yani Surabaya pada 7 November 2023 diduga sarat muatan politis lantaran menggunakan anggaran dari APBD Kota Surabaya.
Menurut Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Arif Fathoni, dalih keberpihakan Pemkot Surabaya terhadap anak muda dalam acara tersebut tidak semestinya kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan politik kalangan tertentu.
“Keberpihakan Pemkot terhadap anak muda kami apresiasi, mengingat anak muda adalah calon pemimpin bangsa, yang perlu diwadahi dan perlu didengarkan apa kemauan mereka, bukan diberi pengarahan oleh figur yang berafiliasi dengan kepentingan pemenangan Capres tertentu,” katanya, Sabtu (11/11/2023).
Masih kata Ketua DPD Partai Golkar Surabaya ini, apabila acara The Great Leader 2045 murni kegiatan politik, pihaknya memberi apresiasi bahkan dengan 100 tanda jempol sekalipun.
“Namun, karena menggunakan APBD mestinya Kepala Bapemkes harus menerapkan prinsip kehatian-hatian. Ini sama dengan menjerumuskan Wali Kota Surabaya dalam gendang politik Pilpres,” jelasnya.
Dia juga menambahkan, kegiatan di DBL Arena tersebut juga berotensi menggunaan mesin birokrasi pemerintahan. Hal ini, kata dia, karena lurah se-Kota Surabaya diminta menghadirkan karang taruna setempat.
“Ini tentu tidak boleh lagi terjadi di masa mendatang, tugas dan beban lurah sudah cukup berat melayani warga, itu bagian dari perintah tugas dan perintah agama. Tapi kalau lurah melakukan mobilisasi anak muda untuk mendengarkan pidato caleg provinsi dan kota dari Partai tertentu kalau terus dibiarkan akan mengurangi kekhidmatan Lurah dalam melayani warga,” tuturnya.
Sampai kini, Toni masih meyakini Wali Kota Surabaya bisa menjadi teladan yang baik. Meski jabatan yang diemban merupakan jabatan politis, namun menurut Toni, Wali Kota masih bisa membedakan mana urusan politik dan mana urusan birokrasi pemerintahan
“Saya meyakini Mas Eri Cahyadi adalah pemimpin yang memiliki sifat Uswatun Khasanah ( pemberi teladan yang baik), makanya saya berkhusnudzon beliau tidak merencanakan ini semua, yang paling bertanggung jawab adalah Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra, ini harus ada teguran, agar kedepan kegiatan-kegiatan Pemkot tidak ditunggangi kepentingan politik praktis,” katanya.
Hal itu lanjut dia, penting menjadi pegangan mengingat netralitas ASN adalah kehormatan ASN itu sendiri.
Sebab, sangat disayangkan kalau kehormatan tersebut digadaikan untuk kepentingan kontestasi pemilu.
“Tentunya ini menjadi ironi dengan kegelisahan elite di Jakarta tentang ‘telunjuk’ Presiden Jokowi yang tidak ke mereka dengan menggulirkan narasi bahaya penggunaan fasilitas negara untuk pemenangan Capres yang didukung Jokowi, namun disisi lain ada ketidaksamaan kata dan perbuatan di daerah,” katanya.
Menurutnya, kalau memang takut dengan penggunaan birokrasi sebagai mesin pemenangan mestinya itu juga dinstruksikan kepada seluruh Indonesia.
“Biar kata dan perbuatan sama, tidak tergantung selera,” pungkasnya. (joo).