Atas capaian ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara khusus menyampaikan terima kasih pada seluruh jajaran ASN Pemprov Jatim. Khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur yang telah memberikan kinerja terbaiknya dalam mengkoordinasikan Disdukcapil kabupaten kota. Sehingga, Jatim bisa mendapatkan predikat terbaik dalam levelisasi kinerja Disdukcapil dari Kemendagri.
“Pertama, tentu kami sampaikan terima kasih pada Kemendagri atas apresiasi yang diberikan sesuai dengan evaluasi kinerja kami,” kata Gubernur Khofifah, Rabu di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (13/4/2022).
“Selanjutnya, apresiasi yang tak kalah besar saya sampaikan pada ASN Pemprov Jatim khususnya DP3AK Jatim dan juga seluruh Disdukcapil Kabupaten Kota Se Jatim. Dimana capaian ini membuktikan bahwa koordinasi dan sinergi antara pemprov dengan pemkab pemkot di bidang kependudukan berjalan selaras dan saling berseiring,” lanjutnya.
Khofifah juga menyampaikan terima kasih pada seluruh pihak tersebut di atas yang telah memberikan kinerja dan pengabdian terbaik dalam mewujudkan layanan optimal pada masyarakat di bidang layanan kependudukan dan pencatatan sipil.
Ia berharap, capaian ini akan menjadi pemacu semangat untuk terus meningkatkan sinergi dan kualitas layanan pada masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Serta juga memotivasi yang OPD yang lain agar bisa bersama sama meningkatkan kualitas kinerja menjadi yang terbaik.
Lebih lanjut ke depan, Gubernur Khofifah mengatakan bahwa yang masih butuh ditingkatkan dalam pemberian layanan kependudukan adalah perekaman KTP elektronik dan juga kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).
Menurutnya yang masih sering ditemukan keluhan di lapangan adalah soal KTP elektronik dan banyak yang masih belum melakukan pengurusan KIA.
“Keluhan yang masih sering muncul dari masyarakat misalnya adalah pengurusan KTP elektronik yang kadang masih butuh waktu lama. Ini faktor kaitannya memang jamak. Seperti adanya antrian, atau juga masalah keterbatasan suplai blanko KTP elektronik. Maka kita harapkan ke depan koordinasi dan sinergitas bisa dimaksimalkan agar layanan makin optimal,” tegas Khofifah.