Jakarta, infodis.id – Pada Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024, Presiden Joko Widodo menyoroti pentingnya persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menghadapi pemilihan umum yang semakin dekat. Dalam pidatonya di Istora Senayan, Jakarta, Presiden mengingatkan bahwa pemilu tahun 2024 akan menjadi ujian kompleksitas yang harus diatasi agar tetap berjalan jujur dan adil.
Pemilu serentak ini melibatkan pemilihan presiden, anggota DPR, DPD, serta pemilihan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Kompleksitasnya terlihat dari jumlah peserta yang mencapai lebih dari 204 juta pemilih yang tersebar di 38 provinsi, melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal Aceh.
Presiden menyoroti betapa kompleksnya pemilu ini dengan mengatakan, “Tidak bisa dibayangkan betapa sangat kompleks Pemilu kita ini, sangat kompleks sekali.”
Kepala Negara menekankan agar seluruh jajaran KPU memastikan segala persiapan dilakukan dengan baik. Dari tata kelola yang baik hingga kesiapan petugas, distribusi logistik, serta keamanan sistem dan teknologi. Presiden menekankan bahwa kesalahan kecil bisa memiliki implikasi politis dan merugikan kondusivitas negara serta legitimasi pemilu.
Di tengah era digital, Presiden memberikan perhatian khusus pada keamanan sistem informasi dan perangkat penunjang pemilu. Dia memperingatkan bahwa ketidakcermatan sedikit pun dapat merusak kepercayaan masyarakat, dan dalam konteks ini, keamanan dari potensi peretasan menjadi krusial.
“Sedikit saja ada ketidakcermatan, langsung (berdampak kepada) kepercayaan masyarakat. Hal semacam ini yang tidak boleh terjadi. Semua kita bersama-sama harus menjaga ini,” ungkap Presiden pada Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024, di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 30 Desember 2023.
Presiden Jokowi juga mengajak seluruh pihak, termasuk Aparat Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan pemilu. Meskipun memberikan dukungan, Presiden menekankan pentingnya netralitas dari pihak-pihak tersebut.
“Aparat negara harus mendukung tugas penyelenggaraan pemilu. Misalnya bantuan (dalam) pengiriman logistik ke tempat-tempat yang sulit dan wilayah-wilayah terluar yang tidak bisa dilakukan oleh kita, bisa dibantu oleh aparat negara, baik TNI maupun Polri,” ucap Presiden.
Presiden juga memberikan perhatian khusus pada hak pilih warga negara. Dia meminta agar KPU memastikan hak ini tetap terjaga dan para pemilih dilayani tanpa diskriminasi. Selain itu, Presiden mengajak KPU untuk mengedukasi para pemilih agar dapat membuat pilihan yang cerdas.(ery)