Surabaya, infodis.id – Raka alias Ilham, bocah yatim yang tinggal di rumah kost kecil bersama ibu dan neneknya, terlihat murung dan pendiam dibandingkan teman-teman lingkungannya, di perkampungan Kendangsari gang 5 Surabaya.
Selama 2 tahun sejak lulus SD, Raka tidak melanjutkan pendidikan SMP, karena tidak punya biaya.
“Sudah lama sekali Raka ditinggal ayahnya yang meninggal dunia karena penyakit liver pak Anas,” ujar Yuliatin ibu Raka kepada legislator PDIP Surabaya Anas Karno, saat berkunjung untuk sosialisasi Ganjar Presiden di perkampungan tersebut, pada Minggu (17/9/2023).
Yuliatin mengatakan, Raka sebenarnya ingin sekali melajutkan pendidikan ke SMP.
“Hampir setiap hari Raka minta sekolah. Tapi bagaimana lagi pak, saya tidak punya biaya. Saya bekerja serabutan, kadang jadi kuli bangunan, kadang membantu rumah tangga, jadi buruh cuci, yang penting halal,” ujar Yuliatin sambil menahan air matanya.
Yuliatin menambahkan selama ini dirinya tinggal bersama Raka dan neneknya di tempat kost berupa rumah petak kecil.
“Penghasilan saya hanya cukup untuk makan dan membayar bayar kost sebesar Rp 250 sebulan saja. Itu kalau untung-untungan ada pekerjaan,” imbuhnya.
Yuliatin sangat berharap anaknya bisa sekolah. Supaya punya taraf hidupnya lebih baik dari sekarang.
“Saya ingin Raka melanjutkan sekolah supaya pintar seperti orang-orang. Tidak seperti ibunya yang kerja serabutan. Biar Raka punya pekerjaan yang layak,” terang Yuliatin dengan mata berkaca-kaca.
“Sabar bu kita akan cari solusinya,” ujar Anas Karno.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya tersebut meminta kader PDIP supaya mencatat identitas keluarga Raka.
“Kondisi ini harus menjadi perhatian serius oleh pihak kelurahan dan kecamatan setempat, untuk melakukan intervensi. Apalagi keluarga Raka ini beridentitas sebagai warga Surabaya,” jelasnya.
Anas Karno menambahkan, anak Surabaya sudah dijamin oleh pemerintah kota Surabaya untuk mendapatkan pendidikan dibangku sekolah.
“Berbagai program intervensi untuk pendidikan diberikan pemkot Surabaya. Bahkan sekolah SD negeri sampai SMP negeri gratis karena pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah kota,” jelasnya. (joo)