Surabaya, infodis.id – Perusahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Surabaya tidak memenuhi target, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surabaya, Moch Machmud menilai ada sesuatu yang janggal dalam laporan Tim Anggaran Pemkot Surabaya terkait pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Dikatakannya, Dalam rapat Banggar DPRD Kota Surabaya dengan Tim Anggaran Pemkot Surabaya belum lama ini, dilaporkan deviden pendapatan BUMD milik Pemkot Surabaya hingga triwulan II baru terealisasi 9,89 persen.
“Jadi dari target deviden pendapatan perusahan BUMD sebesar Rp 222.522.698.894, ternyata baru terealisasi sebesar Rp 22.010.542.680 atau 9,89 persen ke pemkot. Ini kan enggak wajar dan ini kita pertanyakan lagi ke pak Ikhsan, kenapa kok bisa seperti ini?” tanya Machmud, Senin (25/9/2023).
Lebih lanjut dikatakannya, perusahaan BUMD milik Pemkot Surabaya ini cukup banyak, di antaranya PDAM Surya Sembada, PD Taman Satwa KBS, PT Surya Karsa Utama (SKU), PD Rumah Potong Hewan (RPH), PD Pasar Surya (PDPS), PT BPR Surya Artha Utama (SAU).
Bahkan, Machmud mendengar jika deviden 2023 ini adalah dari kinerja 2022 perusahaan-perusahaan BUMD tersebut yang disetorkan pada 2022.
“Seharusnya kan 100 persen. Tapi ini prosentasenya baru terealisasi 9,89 persen. Menurut kami ini tidak ideal dan kami akan mendalami kenapa bisa seperti ini, bahwa pendapatan yang seharusnya disetor ke pemkot kok ditahan oleh BUMD. Entah dibuat modal lagi atau diputar lagi, “ungkap Machmud .
Padahal sesuai aturan, jelas Machmud, ini menjadi kewajiban perusahaan BUMD untuk setor karena BUMD milik Pemkot Surabaya. Karena, di satu sisi pemkot membutuhkan dana lantaran kondisi keuangan tidak dalam kondisi baik-baik saja. Tapi di sisi lain, ada perusahaan BUMD yang tak setor maksimal.
Bahkan dalam rapat kemarin, lanjut Machmud, juga terungkap kalau belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipangkas semua, total mencapai Rp 530 miliar lebih. “Kemarin ketika saya minta penjelasan satu per satu (soal setoran perusahaan BUMD) untuk disampaikan secara rinci, tapi sampai sekarang belum diberikan. Padahal sudah lebih dri satu minggu, “beber Machmud.
Mantan jurnalis ini menyatakan ingin tahu rincian pendapatan perusahaan-perusahaan BUMD itu seperti apa. Mana yang tidak setor, mana yang rugi, dan mana yang untung. Namun yang membuat Machmud heran, dari semua perusahaan BUMD itu ada yang namanya PDAM Surya Sembada. Ini adalah perusahaan monopoli di Surabaya, karena tidak ada perusahaan air seperti PDAM swasta. Tapi berdasarkan setoran ke Pemkot Surabaya kok hanya sedikit, yakni 9, 89 persen.
“Saya cek di lapangan, ternyata kualitasnya tidak membaik justru menurun, ” jelas dia.
Apa ukurannya?
”Secara kasar saja, kita sebagai masyarakat bisa melihat. Semula air itu bisa mengalir setinggi 1,5 meter tanpa bantuan Sanyo atau pompa, tapi sekarang ini air cenderung mengecil, bahkan mati. Ini kan berarti kualitas pelayanan menurun,” ungkap Machmud.
Lalu dari sisi improvisasi, tambah dia, PDAM menjual air kemasan, sebenarnya tidak masalah. Tapi tetap harus fokus kepada pelayanan masyarakat dulu, karena PDAM itu perusahaan daerah yang ada unsur sosial di dalamnya, bukan murni bisnis.
Tapi ketika sudah menjual air kemasan dan itu menguntungkan, PDAM nanti lupa pada sosialnya. Yakni, tarif sosial pada penjualan airnya.
“Seharusnya pelayanan di Surabaya selesaikan dulu 100 persen, barulah bisnis, itu enggak apa-apa. Lha ini pelayanan belum maksimal dan masyarakat masih banyak yang belum terairi, tapi justru PDAM bisnis lain. Ini tentu mempengaruhi kualitas, yakni kekuatan air menurun, volume air menurun. Yang dulu 1,5 meter bisa mengalir dan bisa dipakai wudhu, tapi sekarang hanya menetes. Ini indikator yang kelihatan atau kasat mata, ” ujar dia.
Kemudian PD Pasar Surya juga sama. Menurut Machmud, dari tahun ke tahun tak pernah untung. PD Pasar ini kan ingin ada penyertaan modal. Tapi Machmud khawatir penyertaan modal ini malah dipakai untuk membayar utang warisan di masa lalu.
“Saran saya penyertaan modal ini harus hati-hati dan diukur. Setelah penyertaan modal kondisi PD Pasar Surya membaik atau tidak. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus terus mengawasi ini,” tutur dia.
Selain itu, Machmud yang juga anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya juga menyoroti PD Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya. Menurut dia, idealnya RPH itu ditangani direktur utama yang mengerti tentang potong hewan. Bukan sembarangan orang ditaruh di jabatan penting tersebut, sehingga tak mengerti asal usul atau baru belajar.
“Ini nanti perusahaannya yang akan jadi korban hanya karena ketidakmampuannya akan berimbas pada produksi menurun atau melemah. Apa risikonya? Ya deviden tak ada atau tak ada setoran ke pemkot, “tandas dia..
Selanjutnya, PD Taman Satwa KBS. Menurut dia, manajemen KBS ini dapat tekanan setoran tinggi. Akhirnya, berimprovisasi, yakni jual tiket malam hari. Anehnya, hewan yang disajikan sama dengan hewan di siang hari. Jadi, ada pemaksaan hewan untuk melekan agar bisa dilihat orang.
Apa yang baru? “Ya, cuma orang datang malam saja. Untuk penuhi target, maka dipasang tarif Rp 100 ribu per orang. Namun apa yang diperoleh? Ini kan gebyar di awal saja.Setelah itu evaluasinya seperti apa, menurun, tetap atau malah tak ada yang datang, ” ungkap dia.
” Jam dibatasi, dikawal malam hari, terus di situ (KBS) mau lihat apa? Lihat ular siang hari sudah ada. Lihat burung hantu, ya sama dengan siang hari. Terus yang kita dapati apa di dalam KBS, ya suasana malam saja, “tidak ambah Machmud.
Dengan kemasan-kemasan ini, ungkap Machmud apa layak? ” Ya kita tunggu saja nanti evaluasinya, apakah berhasil atau sia-sia. Jadi dirutnya harus ahli di bidang KBS dan harus mengerti perusahaan yang ditangani, ” ucap Machmud.
Dari cerita di atas, efeknya apa?” Ya setoran (deviden) ke pemkot menurun. Buktinya apa? Ya, sampainya pertengahan September ini perusahaan-perusahaan BUMD baru setor 9, 89 persen. Jadi rapat Banggar September ini yang dilaporkan kondisi keuangan dari perusahaan BUMD hanya segitu. Ini saya kira ada yang salah atau bagaimana, generasi”tutur dia.
Kapan rapat Banggar ini tuntas membahas APBD Kota Surabaya? Menurut Machmud saat ini komisi-komisi di DPRD Surabaya sudah rampung membahas PAK dan segera dijadwal.
”Nanti Banggar rapat lagi menerima laporan komisi-komisi. Setelah itu, Banggar menyampaikan hasil dari komisi-komisi ke Tim Anggaran Pemkot Surabaya. Di situ kita akan eveluasi lagi,” pungkas politisi Partai Demokrat ini. (joo)