Jakarta, INFODIS.ID – Data terbaru dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2021 mengungkap adanya disparitas regional yang signifikan dalam tingkat penggunaan kontrasepsi modern di Indonesia. Meskipun rata-rata nasional tercatat moderat di angka sekitar 57%, angka ini menyembunyikan kesenjangan lebar antarwilayah yang memerlukan perhatian khusus.
Temuan ini disampaikan oleh Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN, Anastasia Septya Titisari, dalam Workshop Penulisan Buku bertajuk “Indonesian Family Planning Perspective from the 2021 Family Enumeration Survey” baru-baru ini.
“Tingkat disparitas antar kabupaten/kota menunjukkan variasi yang luas, misalnya, Provinsi Papua menempati nilai Indeks Disparitas (IDIS) tertinggi 69,3, sementara Jambi tercatat memiliki nilai IDIS paling rendah 4,6,” tutur Sari seperti dikutip laman brin.
Angka IDIS yang kontras ini menegaskan bahwa, meski tingkat penggunaan kontrasepsi modern secara nasional terbilang cukup, di tingkat lokal masih terdapat kesenjangan besar yang harus diatasi.
Jawa, Sumatra, dan Kalimantan Unggul
Secara regional, Sari memaparkan bahwa provinsi-provinsi di kawasan barat Indonesia, seperti Pulau Jawa, Sumatra, dan Kalimantan, menunjukkan angka penggunaan kontrasepsi yang relatif tinggi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan wilayah timur Indonesia, khususnya Papua, yang masih berada dalam kategori tertinggal atau rendah.
Mitos dan Efek Samping Jadi Hambatan Utama
Penelitian juga mengidentifikasi hambatan utama yang menyebabkan rendahnya penggunaan kontrasepsi modern di beberapa wilayah. Hambatan utama tersebut, menurut Sari, adalah kekhawatiran terhadap efek samping dan mitos seputar kontrasepsi.
Faktor demografis juga memainkan peran, di mana secara umum, perempuan usia 25–49 tahun dan yang memiliki tiga anak atau lebih menunjukkan tingkat penggunaan kontrasepsi yang lebih tinggi.
Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan adanya pergeseran strategi dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB).
“Kami merekomendasikan agar program KB bergerak dari pendekatan ‘satu ukuran untuk semua’ ke strategi yang berbasis profil lokal untuk menjawab tantangan disparitas yang ada,” tutup Sari, menekankan pentingnya intervensi yang disesuaikan dengan konteks budaya dan demografi masing-masing daerah.(ery)