Bandung, infodis.id – Indonesia terus bersiap menyambut era Wajib Halal Oktober 2024, di mana seluruh produk yang beredar di pasaran wajib bersertifikat halal. Menjelang momen penting ini, Kementerian Agama (Kemenag) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) sepakat untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam percepatan sertifikasi halal bagi produk layanan wisata.
Kolaborasi strategis ini mengemuka dalam pertemuan antara Menteri Parekraf Sandiaga Uno dan Kepala BPJPH Kemenag Muhammad Aqil Irham pada acara Forum Diskusi Penguatan Ramah Muslim di Destinasi Pariwisata di Universitas Padjajaran, Bandung.
“Tahun Wajib Halal 2024 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antar kementerian/lembaga. Kami akan mengajak Kemenparekraf untuk meluncurkan program sertifikasi halal di 3.000 desa wisata di seluruh Indonesia,” jelas Kepala BPJPH M. Aqil Irham.
“Lebih dari sekadar launching, kami juga akan melakukan sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi sertifikasi halal bagi para pelaku UMKM di desa wisata tersebut,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Parekraf Sandiaga Uno menegaskan komitmennya untuk memperkuat sektor Pariwisata Ramah Muslim (PRM) yang sejalan dengan program JPH. “Kami berkomitmen untuk mensukseskan Wajib Halal Oktober 2024 dan terus memperkuat PRM, apalagi dengan adanya sertifikat halal,” tutur Sandiaga.
“Kolaborasi dengan BPJPH dan Unpad ini diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai Destinasi Wisata Halal nomor 1 di dunia,” imbuhnya.
Sinergi Kemenag dan Kemenparekraf ini diharapkan dapat mempercepat proses sertifikasi halal bagi produk layanan wisata, sehingga industri pariwisata Indonesia semakin siap menyambut wisatawan muslim dari berbagai penjuru dunia.
Kolaborasi Kemenag dan Kemenparekraf ini merupakan langkah nyata dalam mempersiapkan Indonesia menuju era Wajib Halal 2024. Dengan tersertifikasinya produk layanan wisata, wisatawan muslim akan semakin yakin dan nyaman dalam berwisata di Indonesia.
Selain itu, program sertifikasi halal di 3.000 desa wisata diharapkan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat lokal dan membuka peluang usaha baru di sektor pariwisata.(ery)