Jakarta, Infodis.id – Masih banyak pihak yang belum memahami proses perjuangan mengembalikan UUD 1945 ke naskah asli, tegas Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti.
Akibatnya, kecaman datang saat dirinya melontarkan masalah perpanjangan masa jabatan Presiden, pada Munas HIPMI di Solo, beberapa waktu lalu.
Maklum, selama ini LaNyalla diketahui sangat getol menolak perpanjangan masa jabatan Presiden atau Presiden 3 Periode.
Hal itu disampaikan saat menerima audiensi Barisan Pejuang Revolusi Konstitusi, di Ruang Sriwijaya, Gedung B, Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat (16/12/2022).
LaNyalla menegaskan jika masa jabatan Presiden Jokowi bertambah itu bukan perpanjangan tanpa sebab.
Tetapi lanjut dia, karena adanya proses Agenda Konstitusi yang sedang berjalan. Hal itu merupakan konsekuensi dari proses pengembalian UUD 45 naskah asli.
“Proses kembali ke UUD 45 naskah asli, kemudian disempurnakan melalui adendum ini butuh waktu. Saya bilang bisa dua tahun, bisa juga cepat. Tergantung proses di MPR. Terutama dalam pengisian utusan golongan dan perubahan yang lainnya. Selama berproses, pemerintahan dan negara tidak boleh kosong, di sinilah Presiden Jokowi masih berkuasa,” katanya.
Demi kembalinya rumusan para pendiri bangsa ini, sambungnya, maka dilakukan perpanjangan. Ini yang belum dipahami oleh mereka yang mem-bully dirinya.
“Tetapi saya ketawa saja. Saya sudah biasa kok difitnah dan di-bully, atau dikecam,” tegasnya.
LaNyalla juga menegaskan, saat Haji di tanah suci kemarin, dirinya sudah bertekad untuk berjuang mengembalikan kedaulatan rakyat kepada rakyat.
“Saya sampaikan perjuangan itu akan saya pimpin sendiri. Perlu diketahui, saya punya cara sendiri. Sering saya sampaikan, berjuang itu tak boleh gegabah. Harus gunakan akal, pikir dan zikir. Kalau Anda punya cara untuk kembalikan, silakan. Saya juga boleh dong punya cara,” jelasnya.
Kecuali, sambung LaNyalla, mereka yang sudah tidak mau bangsa ini kembali ke Pancasila. Kembali ke rumusan para pendiri bangsa.
“Ya silakan saja pertahankan sistem demokrasi liberal yang menjabarkan nilai individualisme dan ekonomi kapitalistik. Dan siap-siap saja pileg dan pilpres dengan demokrasi prosedural yang hanya menghasilkan polarisasi bangsa, dan kacau akibat data pemilih yang masih simpang siur. Apalagi jumlahnya berbeda antar instansi, tidak menjawab ketidakadilan dan kemiskinan yang dirasakan mayoritas masyarakat di bawah,” tuturnya. (isa)