Tokyo, infodis.id – Mulai bulan April, pasien COVID-19 di Jepang harus menanggung sendiri biaya perawatan medis dan obat-obatan sebesar 10 hingga 30 persen.
Menteri Kesehatan Keizo Takemi mengumumkan pada 5 Maret bahwa pemerintah pusat akan menghentikan dukungan keuangan publik untuk perawatan COVID-19 dan institusi medis pada akhir Maret.
Mulai April, semua perawatan COVID-19 akan dialihkan ke sistem perawatan kesehatan reguler. Ini berarti pasien akan diminta membayar 10 hingga 30 persen dari biaya perawatan di tempat, sama seperti penyakit lainnya.
“Tidak ada masalah dengan transisi ke sistem perawatan kesehatan normal seperti yang direncanakan,” kata Takemi dalam konferensi pers dilansir asahi.
Saat ini, pasien membayar 3.000 yen (sekitar Rp 360.000) hingga 9.000 yen (sekitar Rp 1.080.000) untuk obat-obatan COVID-19, tergantung pada tingkat asuransi kesehatan mereka. Harga obat-obatan ini tidak murah, bisa mencapai 50.000 yen (sekitar Rp 6 juta) atau lebih.
Mulai April, pasien harus mulai membayar 10 hingga 30 persen dari biaya tersebut.
Pasien COVID-19 saat ini juga dapat menerima subsidi hingga 10.000 yen (sekitar Rp 120.000) per bulan untuk biaya perawatan medis di rumah sakit, di luar dari jumlah yang ditanggung oleh tunjangan biaya medis berbiaya tinggi yang sudah ada.
Subsidi ini juga akan dihapus.
Selain itu, dukungan keuangan pemerintah untuk institusi medis, seperti subsidi biaya tempat tidur rumah sakit khusus pasien COVID-19 dan pengecualian khusus pada penggantian biaya, akan dihentikan.
Karena COVID-19 diturunkan menjadi Kategori 5 yang kurang parah di bawah Undang-Undang Pengendalian Penyakit Menular pada Mei tahun lalu, pemerintah mulai mengurangi dukungan keuangan publik untuk perawatan COVID-19 pada Oktober.
Hal ini dilakukan untuk mengalihkan perawatan COVID-19 ke sistem perawatan kesehatan reguler.
Takemi mengatakan pada konferensi pers 5 Maret, “Kami telah bekerja untuk membangun sistem untuk menerima pasien virus corona di tempat tidur rumah sakit umum.”