Surabaya, infodis.id – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) jangan sampai dianggap sebagai ATM elite, harus didistribusi, bisa memberi manfaat yang lebih besar kepada masyarakat sehingga kemudian keberadaan BUMN dan BUMD itu bisa dirasakan oleh publik.
Demikian dikatakan Pakar Politik Surokim Abdus Salam usai memberikan workshop BUMD dengan tema ” Good Corporate Governance Demi Kesejahteraan Masyarakat ” Di Best Western Papilio Hotel Surabaya, Minggu (9/7/2023).
Lebih lanjut dikatakannya, BUMN Maupun BUMD saat ini harus lebih bisa dipercaya oleh masyarakat.
“Saya kira dengan cara seperti itu Trans publik akan meningkat, kita melihat trend beberapa perkembangan terakhir sudah mulai positif, dan itu bisa lebih akseleratif kalau kemudian muncul dukungan dan transkripsi yang lebih tinggi, Jadi saya pikir kita tidak perlu terlampau pesimis, Insya Allah kalau kemudian tata kelola BUMN BUMD bumdes ini akan terus positif, saya kira kecintaan masyarakat dukungan masyarakat dan BUMD tidak lagi menjadi wujud adanya akan bisa dirasakan oleh masyarakat Jawa Timur dan saya kira ini menjadi tugas manajemen direksi untuk bisa mendekatkan BUMD BUMD itu dengan kepentingan masyarakat ” ungkapnya.
Sementara itu, dilokasi yang sama dan sebagai narasumber kegiatan workshop tersebut, Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Gerindra Hadi Dediyansah mengatakan, bahwa selama ini kontribusi BUMD BUMD Jawa Timur itu kurang maksimal.
“Ada satu BUMD yang sudah kita warning, bahwa Sampai detik ini tidak menghasilkan suatu pemasukan PHD tetapi ingin menambahi modal, sementara kita tanya modal itu untuk apa ternyata tidak ada alasan-alasan yang konkret, makanya ya harus menjadi evaluasi bahwa tidak semua BUMD Jawa Timur itu sehat, tetapi ada beberapa BUMD yang harus betul-betul menjadi perhatian khusus bahkan kalau memungkinkan ya di litigasi sekalian, karena apa ini sama saja menghidupi mereka-mereka saja, sementara jargon brand atau BUMD sendiri kan untuk mensejahterakan masyarakat, tetapi peran ini tidak muncul makanya kami menyarankan untuk Gubernur, BUMD yang dirasa sakit atau tidak berdaya daripada menanamkan modal tanpa adanya suatu hasil ya untuk dibubarkan saja”, tuturnya.
Lebih lanjut. masyarakat juga harus punya peran sebagai pengawasan agar BUMD diawasi langsung oleh masyarakat.
“Tentunya BUMD harus terbuka BUMD harus transparan BUMD harus menyatu dengan masyarakat karena bagaimanapun juga yang dipakai oleh BUMD anggaran-anggaran ini semuanya bersumber dari masyarakat, makanya transparansi ke depan itu harus betul-betul direalisasikan Jangan hanya pada persoalan program tapi realisasi program enggak ada nyatanya”, demikian Hadi Dediansyah. (joo)