Jakarta, infodis.id – Pemerintah Indonesia belum melarang perjalanan orang dari China bagian utara ke Indonesia, meski di wilayah tersebut telah terjadi klaster pneumonia misterius. Namun, Kementerian Kesehatan telah meningkatkan kewaspadaan dan memerintahkan jajarannya untuk bersiaga mengantisipasi penularan pneumonia di Indonesia.
“Sesuai rekomendasi WHO, kita tidak memberlakukan untuk karantina isolasi dari negara-negara yang terjangkit kemungkinan dari China,” kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular di Kementerian Kesehatan Imran Pambudi dalam konferensi pers, Rabu (29/11).
Melalui Surat Edaran terbaru, Kemenkes akan memperketat pemantauan orang, alat angkut, barang bawaan, lingkungan, vektor, binatang pembaya penyakit di pelabuhan, bandar udara, pos lintas batas negara, terutama yang berasal dari negara terjangkit.
Imran menjelaskan, pneumonia misterius yang terjadi di China disebabkan oleh bakteri Mycoplasma pneumoniae. Bakteri ini dapat menyebabkan penyakit dengan cara merusak lapisan sistem pernapasan seperti di tenggorokan, paru-paru, batang tenggorokan.
“Penanganannya bisa menggunakan antibiotik,” kata Imran.
Pneumonia misterius ini lebih banyak menyerang anak-anak. Hal ini karena anak-anak memiliki saluran pernapasan yang pendek. Jadi infeksi yang terjadi di saluran pernapasan atas, akan lebih mudah masuk ke jaringan paru.
Imran mengimbau masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Masyarakat juga diminta untuk segera memeriksakan diri ke dokter jika mengalami gejala pneumonia, seperti batuk, demam, dan sesak napas.
Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencegah penularan pneumonia:
- Jaga kebersihan diri dan lingkungan
- Hindari kontak dengan orang yang sakit
- Gunakan masker saat berada di tempat umum
- Jaga daya tahan tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi dan istirahat yang cukup
Pemerintah Indonesia akan terus memantau perkembangan kasus pneumonia misterius di China dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi masyarakat Indonesia.(ery)