Dalam forum tersebut para peserta fokus membahas lima isu utama. Yaitu kesehatan, pendidikan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan sosial. Salah seorang fasilitator, Ervina Wahyu, menyoroti tentang pemberdayaan ekonomi perempuan. Salah satunya dengan pelatihan entrepreneurship yang berkelanjutan.
“Agar perempuan memiliki kemandirian secara ekonomi sehingga dapat membantu kesejahteraan keluarga. Pelatihan harus dilakukan terus bertahap, jaangan sepotong-potong,” ungkap akademisi dari Untag Banyuwangi itu.
Selain itu, aktivis pendidikan anak, Masfufah, menekankan tentang pendidikan bagi kalangan disabilitas. Dia meminta Pemkab Banyuwangi untuk mengalokasikan beasiswa khusus bagi kalangan disabilitas dan para siswa yang orang tuanya berkebutuhan khusus.
“Perlu juga pemkab memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas di perkantoran dan ruang publik,” ujar Founder Yayasan Matahati yang bergerak dalam sekolah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) itu.
Senada dengan Masfufah, penggiat Disabilitas Motor Indonesia, Temon, menceritakan pengalamannya saat mengunjungi sejumlah kantor instansi yang masih belum ramah penyandang disabilitas.
Seiring dengan itu, aktivis perempuan Emi Hidayati mengusulkan perlu adanya keterlibatan aparatur pemerintah dari tingkat kabupaten hingga desa dalam menangani berbagai isu-isu tersebut.
“Yang paling mendesak saat ini adalah mengintegrasikan seluruh data tentang disabilitas, anak, dan perempuan secara menyeluruh dari tingkat desa sampai kabupaten,” kata aktivis yang juga pernah menjadi Ketua PC Fatayat NU Banyuwangi itu.
Sementara itu, Ipuk menegaskan bahwa dirinya memiliki komitmen penuh untuk memberi ruang dan akses bagi kalangan rentan ini. Mulai dari regulasi hingga implementasi program. “Banyuwangi telah memiliki sejumlah perda yang mengatur tentang disabilitas, anak, dan hak-hak perempuan. Ini akan terus kami pastikan dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya.
Ipuk juga mengapresiasi segala aspirasi dan berbagai kajian yang dihasilkan dari kegiatan tersebut. “Ini akan jadi acuan kami dalam menyusun program-program pemberdayaan perempuan, anak, dan disabilitas,” pungkasnya, dilansir dari banyuwangikab. (ina)