Surabaya, infodis.id – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Surabaya tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna yang dihadiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Dirut BUMD, Senin (22/4/2024).
Dengan disahkannya Raperda Kota Surabaya tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menjadi Peraturan Daerah (Perda) ini diharapkan angka kemiskinan bisa terus menurun.
“Target kita turun sampai di bawah 4 persen,” ucap Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, usai rapat paripurna.
Dalam kesempatan itu, Wali Kota Eri mengatakan, selama ini Pemerintah Kota dengan DPRD Kota Surabaya selalu bersama.
“Jadi keberhasilan kita Pemerintah Kota ini selalu dengan DPRD Kota Surabaya,” ujarnya.
Mantan Kepala Bappeko Surabaya ini menjelaskan, angka kemiskinan turun drastis secara ekstrim hampir 6,2 persen.
“Dan stunting serta pengangguran terbuka juga turun drastis,” terang Eri Cahyadi
Sehingga langkah langkah Pemkot yang sudah dilakukan bersama DPRD Kota Surabaya iniakan dituangkan di dalam perda
“Sehingga di tahun berikutnya, kita punya payung hukum di setiap langkah langkah yang sudah kita ambil,” tegasnya.
Rapat paripurna dengan beberapa agenda, penyampaian penjelasan Wali Kota Surabaya atas rancangan peraturan daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya.
Pembacaan Laporan Panitia Khusus (Pansus) membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya tahun anggaran 2023.
Penyampaian pendapat akhir Fraksi atas Rancangan Peraturan daerah (Raperda) Kota Surabaya tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
Dan Penetapan rancangan Keputusan DPRD Kota Surabaya tentang Rekomendasi DPRD Kota Surabaya terhadap laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya Akhir Tahun Anggaran 2023. (afp)