Banyuwangi sendiri memiliki 1.316 TPK yang tersebar di seluruh kecamatan hingga desa dengan total 3.948 kader yang terlibat. Mereka terdiri dari unsur PKK, kader KB, dan bidan yang bertugas melakukan pendampingan.
“Pendampingan akan dilakukan kepada calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita untuk mendeteksi dini faktor resiko stunting. Kalau ditemukan resiko, mereka akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk ditentukan intervensinya yang tepat,” kata Ipuk.
“Jadi stunting bukan hanya tugas Dinas Kesehatan dan Puskesmas saja. Penyebab stunting tidak hanya soal kesehatan, tapi juga ada faktor pemicu lainnya. Maka semua elemen harus tanggap,” imbuhnya.
Ditambahkan Kepala Dinas Sosial PPKB, Henik Setyorini bahwa TPK melakukan screening menggunakan aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) dari BKKBN. Data teridentifikasi, akan dilakukan intervensi sesuai faktor resikonya.
“Misalnya ditemukan calon pengantin kurang sehat atau kurang gizi maka ada program peningkatan gizi hingga calon pengantin tersebut berada pada kondisi ideal untuk menikah dan hamil. Ini merupakan pencegahan stunting dari hulu,” kata Henik.
Secara berkala, imbuhnya, tim ini melaporkan hasil pendampingan kepada penyuluh KB setempat. “Data teridentifikasi akan dijadikan acuan pelaksanaan program penurunan stunting pemerintah daerah,” ujar Henik.
Untuk mendukung tugas mereka, pemerintah memberikan bantuan pulsa senilai Rp. 100 ribu per orang per bulan, selama satu tahun, dari APBN.
“Total bantuan untuk tim yang ada di Banyuwangi senilai Rp. 4,73 miliar. Ini sudah kita distribusikan melalui kecamatan,” papar Henik, dilansir dari banyuwangikab. (ina)