Surabaya, Infodis.id – DPP Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Jawa Timur(GNPK Jatim) melakukan sidak di Pasar Semolowaru, Surabaya, Selasa (6/9/2022).
Kunjungan ini dilakukan pasca Koperasi Semolowaru Dadi Rukun (KSDR) diterpa berita tentang ketidaklayakan mereka dalam mengelola pasar yang berada di wilayah Kecamatan Sukolilo.
“Polemik Pasar Semolowaru dimulai sejak intervensi pihak kelurahan dan kecamatan terhadap pengelolaan koperasi pasar yang dibentuk sendiri oleh pedagang. KSDR telah berakta pendirian, dan resmi mengelola pasar atas usulan eks Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini,” jelas Ketua Bidang Pengaduan Masyarakat DPP GNPK Jatim, Miko Saleh.
Masih kata Miko, pedagang mengaku saat itu Risma mendukung pendirian koperasi-koperasi yang mengelola pasar.
“Tujuannya agar biaya sewa pengelolaan lebih transparan dan mencegah kebocoran PAD Surabaya dari pengelolaan pasar,” tuturnya.
Pengelolaan Pasar Semolowaru masih berpolemik, KSDR yang mengelola pasar itu dinyatakan tidak layak oleh kecamatan. Padahal, pembayaran biaya sewa pengelolaan telah digenapi oleh KSDR.
Tujuan DPP GNPK Jatim melakukan sidak ke Pasar Semolowaru untuk memantau langsung keadaan pasar dan pedagang, serta manajemen pengelolaan KSDR.
Kunjungan ini dilakukan pasca KSDR diterpa berita tentang ketidaklayakan mereka dalam mengelola Pasar Semolowaru oleh oknum kecamatan, KSDR dilaporkan ke Wali Kota Eri Cahyadi, tidak memenuhi pembayaran ke pemkot.
Padahal KSDR telah membayar pengelolaan Pasar Semolowaru sebesar Rp 463 juta. jumah itu melengkapi total biaya pengelolaan selama 5 tahun sebesar Rp 850 juta. (ari/isa)