Surabaya, infodis.id – Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memberikan beberapa pemaparan, ketika menghadiri Dialog Publik Muhammadiyah bersama Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia, di Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya, Jumat (24/11/2023).
Dalam dialog terbuka tersebut, Capres yang juga merupakan ketua umum Partai Gerindra ini tidak didampingi oleh wakilnya, Gibran Rakabuming Raka yang berhalangan hadirhadir karena ada acara lain yang bersamaan di Jawa Timur.
Pada dialog ini, Prabowo mendapatkan kesempatan untuk memberikan pemaparan terkait strategi dalam transformasi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Ia menjelaskan bahwa persoalan hukum harus dilihat dari hulu dan penyebab masalah, serta penentu dari persoalan hukum itu adalah hakim.
“Kalau berbicara tentang hukum yang paling menentukan soal kualitas hukum adalah hakim. Kunci masalahnya hakim harus dijamin hidupnya agar tidak disogok,” katanya.
Prabowo menjelaskan penguatan hukum di era Presiden Joko Widodo sudah dicanangkan dengan meningkatkan, menerima, mengelola dan menjaga kekayaan agar anggaran cukup, salah satunya dengan memperbaiki gaji hakim.
“Ini saya juga belajar dari negara lain. Di Inggris, Mahkamah Agung gajinya lebih besar dari Perdana Menteri, rumah dinas lebih besar dari istana, transportasi lebih mewah. MA di Inggris dan Amerika Serikat diangkat seumur hidup kecuali mengundurkan diri. Ini langkah untuk memperkuat hukum,” jelasnya.
Terkait HAM, Prabowo juga menegaskan beberapa kasus pelanggaran HAM seperti kasus Rempang harus diwaspadai karena banyak ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu. Ia berpandangan bahwa dalam kasus-kasus ini yang paling adalah kehendak dari pemimpin. “Kita harus tahu bahwa kehendak presiden tidak mengizinkan pelanggaran. Sedangkan di koalisi saya (Indonesia Maju) kita ingin meninggalkan legacy dan meninggalkan pelajaran,” ujarnya.
Persoalan HAM lain yang jadi perhatian Prabowo adalah Kasus Papua. Menurutnya pendekatan hukum secara soft akan lebih baik dalam penyelesaian persoalan ini. Berdasarkan data yang dimiliki kelompok separatis sedikit tapi memang mereka meneror rakyat sendiri.
Menurutnya pendekatan harus manusiawi untuk menghentikan kekerasan, dilakukan pendekatan soft. Pendekatan penyelesaian politik damai, diusulkan kepada mereka tutup buku. Tanggalkan senjata, kembali ke masyarakat.
“Sekarang saya belum jadi presiden, jadi saya tidak berjanji amnesti. Tapi kalau jadi, insya Allah, saya akan buat amnesti untuk kasus Papua,” tuturnya.
Capres yang diusung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PBB, Partai Gelora, Partai Garuda dan PSI ini juga menegaskan penyusunan Undang-Undang Dasar (UUD) harus disusun sesuai proses yang baik demokratis. (abi)