Probolinggo, Infodis.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Bagian Organisasi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) menggelar Forum Konsultasi Publik Pelayanan Administrasi Kependudukan di ruang pertemuan Bentar Kabupaten Probolinggo, Senin (4/7/2022).
Kegiatan ini dihadiri oleh Staf Ahli Bidang SDM dan Kemasyarakatan Budi Purwanto, Kepala Dispendukcapil Munaris, Kabag Organisasi Anna Maria DS, Kemenag, Pengadilan Agama, OPD terkait, perwakilan dari perguruan tinggi/akademisi se-Kabupaten Probolinggo, perwakilan camat, Apdesi, perwakilan kades dan perwakilan masyarakat.
FKP ini diawali dengan rapat pleno FKP dan dilanjutkan dengan diskusi sub tema meliputi SDM, regulasi, sarpras serta peran masing-masing stakeholder. Dilanjutkan dengan penyampaian hasil diskusi sub tema, penyepakatan dan rencana tindak lanjut, penandatanganan berita acara dan penyusunan laporan.
“Forum Konsultasi Publik Pelayanan Administrasi Kependudukan ini dimaksudkan untuk menggali masukan dan saran kepada semua pihak untuk perbaikan layanan adminduk dan sebagai bahan penyusunan perencanaan tahun 2023,” ujar Kepala Dispendukcapil Kabupaten Probolinggo Munaris.
Sementara Kabag Organisasi Setda Kabupaten Probolinggo Anna Maria DS mengungkapkan kegiatan ini dimaksudkan meningkatkan koordinasi dan jejaring antar stakeholders untuk peningkatan pelayanan administrasi kependudukan. “Serta penanganan permasalahan secara terpadu dan terintegrasi yang melibatkan stakeholders,” katanya.
Anna menjelaskan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyatukan pandangan dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang dihadapi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sesuai yang diharapkan serta meningkatkan komunikasi, sinergitas, koordinasi antar stakeholders guna meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Probolinggo.
“Selain itu, membangun kerjasama dengan para pihak/stakeholder guna peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, mendapatkan saran dan masukan atas penyelenggaraan pelayanan adminsitrasi kependudukan kepada masyarakat serta menyepakati komitmen dan peran para pihak/stakeholders dalam peningkatan pelayanan publik,” jelasnya.
Sedangkan Staf Ahli Bidang SDM dan Kemasyarakatan Kabupaten Probolinggo Budi Purwanto menyampaikan pelayanan administrasi kependudukan sangat dibutuhkan di masyarakat, mengingat dokumen kependudukan diperlukan untuk kejelasan identitas dan status penduduk, adanya kepastian hukum, adanya perlindungan hukum dan kenyamanan serta bermanfaat untuk kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya.
“Beberapa kemudahan pelayanan sudah dilakukan, antara lain pelayanan perekaman dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Kecamatan, pengajuan dan pencetakan dokumen kependudukan selain KTP dan KIA sudah dapat dilakukan di desa, pengajuan dokumen sudah dapat dilakukan melalui online melalui aplikasi Go Digital, adanya pelayanan jemput bola pada lokasi yang sulit dijangkau dan bagi masyarakat disabilitas, lansia dan ODGJ serta pengiriman KTP dan KIA dengan sistem pembayaran di tempat,” ungkapnya.
Namun dalam pelaksanaannya terang Budi, kegiatan ini belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena keterbatasan sarana dan prasarana di kecamatan dan desa, tidak semua lokasi dapat diakses dengan teknologi informasi, terbatasnya sumberdaya manusia di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, masih adanya calo pengurusan dokumen Kependudukan dan lain sebagainya.
“Mengingat manfaat dokumen kependudukan bagi masyarakat yang cukup besar dan sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Probolinggo memperluas dan meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, sangat diperlukan forum untuk menemukenali permasalahan dan penanganan permasalahan pelayanan administrasi kependudukan bersama stakeholders,” pungkasnya, dilansir dari probolinggokab. (afp)