Surabaya, infodis.id – Pengamat Pendidikan Jawa Timur, Prof Warsono menyoroti program pendidikan gratis, oleh salah satu pasangan Cagub dan Cawagub Jatim.
Sebelumnya, pasangan Cagub dan Cawagub Jatim nomor urut tiga, Tri Rismaharini dan KH Azhur Asumta, membuat program pendidikan gratis sebagai salah satu yang akan direalisasikan jika terpilih.
Menurut Prof Warsono, tidak etis jika pendidikan dijadikan alat politik. Di samping itu, tidak bisa dibandingkan realisasi program dilingkup Kota dengan Provinsi. Mengingat pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih tinggi kota Surabaya dibanding Provinsi Jawa Timur yang terbagi dari 38 kab/kota.
“Surabaya memang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi, tapi provinsi ini mencakup 38 kabupaten/kota yang memiliki tantangan berbeda,” ujar Warsono, Jumat (25/10/2024).
Ia menambahkan kalau Surabaya ini sebagai sampel (pelaksanaan) program ini tidak bisa. Karena berbeda jika dibandingkan dengan besarnya cakupan di Provinsi.
“Jumlah penduduk Surabaya jauh lebih sedikit dibandingkan Jawa Timur secara keseluruhan, dan PAD-nya juga tidak bisa diukur secara sama. Jadi, tidak bisa dibandingkan begitu saja,” tambahnya.
Prof. Warsono mengkritik penggunaan pendidikan sebagai alat politik dalam kampanye. Ia menilai, fokus utama seharusnya pada pendidikan yang berkualitas dan terjangkau, bukan sekadar gratis.
“Pendidikan adalah hak, tapi pemerintah dan masyarakat juga harus berkolaborasi dalam pembiayaan. Anggaran pendidikan tidak cukup untuk menjamin mutu pendidikan yang tinggi jika semuanya digratiskan,” katanya.
Menurut Prof Warsono, terminologi gratis ini harus detail. Apakah untuk siswa negeri dan swasta, atau hanya negeri saja. Karena komponen biaya pendidikan itu banyak, termasuk uang saku, transportasi dan biaya operasional serta investasi.
Ia berharap agar dunia pendidikan tidak tidak dipolitisir. “Bolehlah gratis tapi untuk yang miskin. Jadi saya sedih jika pendidikan dijadikan alat kampanye,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pendidikan Jatim ini. (Abi)