Palembang, infodis.id – Ketua Tim Kunjungan Kerja Panitia Khusus (Pansus) RUU Kelautan DPR RI Riezky Aprilia menegaskan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Kelautan masih memerlukan pembahasan komprehensif dari berbagai perspektif. Hal ini dapat dilakukan dengan menyerap aspirasi dari para mitra terkait.
Kiki, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa pembahasan tata kelola dan penguatan keamanan sekaligus pertahanan maritim tidak bisa hanya mengandalkan satu instansi saja. Banyak mitra terkait yang perlu diajak berdiskusi, baik dari tingkat pusat maupun daerah.
“Oleh karena itu, besar harapan kita kedepannya jangan sampai kita merevisi undang-undang ini tapi tidak cukup aplikatif,” ungkap Kiki usai memimpin Kunjungan Kerja Pansus DPR RI ke Polda Sumatera Selatan, Selasa (26/3/24).
Dalam pertemuan yang dihadiri oleh beberapa anggota panitia khusus DPR RI serta jajaran pejabat utama Polda Sumsel dan Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Sumsel, dibahas juga berbagai tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum di sektor kelautan. Salah satu fokus utama adalah pengembangan sistem yang memungkinkan berbagai agen penegak hukum, seperti Kepolisian, Badan Keamanan Laut, Bea Cukai dan instansi terkait lainnya, untuk bekerja secara sinergis dalam menangani pelanggaran di laut.
Kiki menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antar instansi dalam mewujudkan tata kelola kelautan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas.
“Penguatan sinergitas dan kolaborasi menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di sektor kelautan, termasuk illegal fishing, peredaran narkoba, dan pelanggaran lainnya,” ujar Kiki. (ery)