Jakarta, Infodis.id — Serikat Karyawan (Sekar) Perum Perhutani mengadu ke Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, terkait Surat Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SK KLHK) 287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022.
Maksud pengaduan Sekar adalah, keberatan dengan SK mengenai pengambilalihan hutan negara seluas 1 juta hektare yang dikelola Perhutani.
Pengaduan disampaikan langsung saat pengurus Sekar beraudiensi dengan LaNyalla, di kantornya, Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/8/2022).
Hadir Sekjen Sekar Perhutani Weda PH, Ketua MPO Sekar Suparman, Yopitasari (Bendahara DPP Sekar), Noer Rochim (Ketua DPW Kampus), Hendra Siswanto (Ketua DPW Jabar dan Banten), Ahmad Arif (Ketua DPW Jateng), Tubagus AS (Anggota MPO)
Sementara Ketua DPD RI didampingi Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi, dan Staf Khusus Ketua DPD RI, Sefdin Syaifudin.
Sekjen Sekar Perhutani, Weda, menjelaskan Sekar Perhutani merupakan himpunan dari sekitar 13 ribu karyawan Perhutani, yang mengelola hutan di Jawa dan Madura.
“Selama ini kami mengelola hutan secara lestari dengan melibatkan masyarakat melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Tetapi pada tahun 2022, para karyawan resah dengan adanya kebijakan Kementerian LHK tentang Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK),” ujarnya.
Menurut Weda, KHDPK mengurangi luas wilayah kerja para karyawan Perhutani. Yang semula pengelolaannya seluas 2,4 juta hektare dikurangi 1,1 juta hektare.
“Otomatis dengan pengurangan lahan, teman-teman berpotensi kehilangan wilayah kerja. Bahkan mungkin akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK),” papar dia.
Keresahan itu, lanjut Weda, juga dirasakan oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), yang merupakan mitra dari Perhutani dalam pengelolaan hutan.
LMDH juga mendukung upaya Sekar. Alasannya, karena kemitraan dengan mereka (Sekar) juga terancam.
“Dengan diambil 1,1 juta hektare nanti belum jelas juga siapa yang akan mengelolanya. Yang menjadi kekhawatiran kami, lahan tersebut diserahkan kepada perseorangan baik swasta atau asing. Artinya dampaknya bukan ke karyawan saja tapi juga ke masyarakat luas,” ujar dia.
Dengan adanya KHDPK, tambah Weda, dimana salah satunya adalah kegiatan penggunaan kawasan, takutnya kawasan hutan Pulau Jawa yang didalamnya terdapat potensi Sumber Daya Alam, terutama tambang, dikelola juga oleh pihak lain.
Di sisi lain, masih kata Weda, pada tahun 2017, Kementerian LHK mengeluarkan program pengelolaan hutan sosial. Namun sampai saat ini, belum ada evaluasi dengan program tersebut.
“Program yang sebelumnya, kita lihat implementasinya menimbulkan konflik di masyarakat. Ini sudah ada SK baru lagi yang kemungkinan juga memicu konflik baru,” tuturnya.
Karena itu tujuan mengadu Kepada Ketua DPD RI, Sekar Perhutani meminta dukungan pembatalan SK 287/2002 itu oleh KLHK.
Menanggapi keresahan Sekar itu, Ketua DPD RI mengarahkan permasalahan itu ke Komite I dan Komite IIuntuk ditindaklanjuti.
“Nanti bisa memanggil dan meminta keterangan dari Kementerian LHK, BUMN juga karena terkait Perhutani dan instansi terkait,” tutur LaNyalla.
Sementara itu Ketua Komite I DPD RI, Fachrul Razi, mengatakan bahwa SK 287/2022 itu merupakan turunan dari adanya Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Hal itu dikatakan bisa terjadi karena Konstitusi yang ada di Indonesia bukan UUD 1945 lagi.
“Ini akibat amandemen Konstitusi tahun 1999-2002 yang akhirnya menjadikan adanya UUD Tahun 2002. Dimana didalamnya terdapat kepentingan asing yang sangat besar,” katanya.
Karena itulah menurut Fachrul Razi, Ketua DPD RI menggagas peta jalan kembali ke UUD 1945 naskah asli seperti keinginan para pendiri bangsa, kemudian disempurnakan dengan cara adendum.
“Supaya sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 naskah asli, bahwa hutan itu harus menjadi milik negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Bukan dikapling-kapling dan jatuh ke tangan segelintir orang,” tegasnya. (isa)