Surabaya, Infodis.id – Persoalan demokrasi di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan mengakibatkan banyaknya kekerasan, penyalahgunaan populisme dan terjadinya polarisasi politik diantara kelompok masyarakat menjadi persoalan serius yang berdampak pada kemunduran demokrasi di Indonesia.
Hal tersebut disampikan langsung oleh Satria Unggul Wicaksana selaku Ketua Pusat Studi Anti-Korupsi & Demokrasi (PUSAD) di UM Surabaya saat bedah buku “Demokrasi di Indonesia dari Stagnasi ke Regresi” yang ditulis Thomas Power.
Menurut Satria, membaca dan membedah buku dari stagnasi ke regresi ini menjadi satu hal penting yang harus dilakukan oleh akademisi menjelang pelaksanaan Anti Coruuption Summit (ACS) ke-5 yang isunya adalah membahas korupsi di sektor politik yang merupakan akar persoalan kemunduran demokrasi di Indonesia.
“RUU KUHP, revisi Undang-undang KPK, dan berbagai macam praktik ugal-ugalan demokrasi kita semakin menandakan bahwa penting adanya refleksi dan konsolidasi gerakan masyarakat sipil,” tutur Satria Jumat (26/8/22)
Ia berharap kedepan pembahasan demokrasi di Indonesia akan terus digalakkan mengingat tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan dan dalam beberapa waktu kedepan akan ada kontestasi partai politik maupun aktor politik.
Sementara itu, bedah buku yang digelar di UM Surabaya tersebut dihadiri langsung oleh Thomas Power, Akademisi Universitas Flinders, Australia, sekaligus penulis buku Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnansi ke Regresi.
Thomas Power dalam paparannya menjelaskan bahwa buku yang ditulis memang dirancang untuk menilai demokrasi di Indonesia serta menjawab pertanyaan apakah demokrasi di Indonesia mengalami krisis? Dan secara tegas Thomas menjawab iya.
Menurutnya ada beberapa faktor yang mendorong regresi demokrasi di Indonesia yakni kelemahan structural dalam proses konsolidasi demokrasi yang meliputi 3 hal diantaranya ketimpangan ekonomi yang ekstrem/ oligarki, maraknya KKN korupsi terlembaga dan kendali politik atas lembaga hukum dan keamanan.
Faktor pendorong lain yang membuat regresi demokrasi adalah polarisasi dan politik identitas, penyebaran berita bohong, dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.
Turut hadir sebagai pemantik diskusi Laode M.Syarif, Direktur Eksekutif Kemitraan Partnership dan Bivitri Susanti, Akademisi Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera, Jakarta.
Laode M.Syarif menjelaskan kualitas partai politik sangat rentan akibat kekuatan ekonomi yang berkonsentrasi pada kelompok elit-elit tertentu yang menguasai ekonomi dan partai politik.
Berdasarkan data Corruption Persepsion Index (CPI) tahun 2019 demokrasi di Indonesia mengalami penurunan di angka 38 karena kualitas penegakan hukum dan korupsi di sektor partai politik.
Acara yang digelar di Gedung G-Inspire UM Surabaya tersebut juga dihadiri langsung oleh seluruh Dekan Universitas di Surabaya dan juga kelompok masyarakat sipil.
Road to Anti-Corruption Summit-5 (ACS-5) merupakan kegiatan kolaboratif antara UM Surabaya yang bekerjasama dengan KEMITRAAN melalui program USAID INTEGRITAS, yang harapannya mampu membangkitkan kesadaran terkait demokrasi dan tantangannya.
Bedah buku ini juga satu diantara berbagai agenda Road to ACS-5, kolaborasi UM Surabaya dan KPK-RI dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik dan antisipasi korupsi di sektor politik.
Selain bedah buku yang dilakukan, Road to ACS juga akan melakukan podcast, webinar diskusi publik yang meyemarakkan agenda Anti Corruption Summit yang puncaknya akan dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang (sam/isa)