Semarang, infodis.id – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengapresiasi langkah pencegahan korupsi yang dilakukan Pemprov Jateng.
Saat ini, provinsi yang dipimpin Ganjar Pranowo itu, memiliki 390 orang penyuluh antikorupsi, atau 15 persen dari total 2.600 orang penyuluh antikorupsi se-Indonesia.
Hal itu dikatakan Pomolango saat menghadiri pengukuhan Komunitas Penyuluh Antikorupsi dan Ahli Pembangun Integritas (Kompak-API) Masa Bakti 2023-2026, di Grhadhika Bhakti Praja, Senin (7/8/2023).
“Kehadiran dari penyuluh ini sebagai daerah percontohan dalam pencegahan korupsi,” ujarnya.
Pomolango berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan penyuluh antikorupsi, guna menyelenggarakan pemerintahan yang bersih. Di samping itu, Pomolango juga mengapresiasi langkah Ganjar yang mereplikasi program Desa Antikorupsi.
Berdasarkan catatannya, hingga Agustus 2023, Jateng memiliki 390 orang penyuluh antikorupsi, dari jumlah total penyuluh se-Indonesia yang mencapai 2.600 orang. Selain itu ada lima orang Ahli Pembangun Integritas dari 350 orang yang tersebar di Indonesia.
Ia mengatakan, Kompak-API dan Desa Antikorupsi merupakan kepanjangan tangan fungsi KPK di daerah, guna melakukan pencegahan tindak koruptif. Pomolango menjelaskan, sesuai peraturan KPK, mereka diharapkan mengedepankan fungsi pencegahan ketimbang penindakan.
“Kami mengapresiasi Jawa Tengah karena menjadi provinsi pertama yang menerapkan replikasi desa antikorupsi. Pada September 2023, akan ada penilaian pada 29 desa calon desa antikorupsi (di Jateng),” paparnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali mengingatkan, pencegahan korupsi berawal dari niat baik. Pada kesempatan itu, Ganjar menyitir novel karya Pramoedya Ananta Toer.
Dalam karangan sastra berangka tahun 1952 itu, tersebutlah Si Bakir pegawai negeri sipil korup di akhir masa jabatannya. Bermula dari korupsi kecil-kecilan, Bakir justru telanjur basah dan mengorupsi lebih besar dan banyak, hingga akhirnya dicokok polisi.
Melalui cerita tersebut, Ganjar ingin menjelaskan fenomena sosiologis, di mana korupsi berawal dari sesuatu yang kecil dan dianggap biasa. Selain itu, ia menyebut, pemberantasan korupsi berawal dari teladan pimpinan.
“Pimpinannya harus memberi contoh, desa (antikorupsi) tambah banyak, dan akhirnya Jateng dianugerahi sebagai provinsi dengan kinerja terbaik nasional, dengan memeroleh skor 3.714,” urai Ganjar.
Sebelum mengakhiri sambutan, Ganjar menyempatkan diri berpamitan di depan bupati dan wali kota yang hadir. Pada akhir masa jabatan, Ganjar berharap penggantinya akan jauh lebih baik, dalam menata Jawa Tengah. (**/isa)