Jakarta, infodis.id – Pemerintah Indonesia dalam hal ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengusulkan perpanjangan waktu pelaksanaan Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) yang sebelumnya akan berakhir pada bulan Desember 2024 menjadi bulan Oktober 2025.
Perpanjangan waktu pelaksanaan IDRIP ini diharapkan dapat menjadi angin segar bagi masyarakat Indonesia yang masih rentan terhadap bencana. Kendala-kendala yang dihadapi selama ini, seperti pandemi Covid-19 dan bencana-bencana besar yang sempat melanda Indonesia, tentu saja menghambat pelaksanaan IDRIP, namun pemerintah bertekad untuk tetap menyelesaikan program ini.
Program IDRIP memiliki dampak yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, yaitu untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi bencana. Program ini mencakup berbagai kegiatan, seperti penguatan kapasitas pemantauan dan peringatan dini, pengembangan sistem manajemen informasi, serta peningkatan kapasitas masyarakat.
Semoga dengan perpanjangan waktu pelaksanaan IDRIP, program ini dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat Indonesia terhadap bencana.
Selain perubahan-perubahan yang telah disebutkan, penulisan juga dapat diperkaya dengan menambahkan contoh atau ilustrasi untuk memperjelas informasi. Misalnya, pada paragraf kedua, dapat ditambahkan contoh bencana yang sempat melanda Indonesia selama beberapa tahun terakhir, seperti gempa bumi dan tsunami di Palu, gempa bumi di Lombok, dan banjir bandang di Kalimantan Selatan.
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, S. Sos., M.M. saat memimpin pertemuan Steering Committee (SC) IDRIP di Jakarta, pada Selasa (28/11). Suharyanto mengatakan, adanya penambahan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan ini diharapkan dapat menuntaskan pekerjaan yang tertunda akibat beberapa kendala di lapangan.
“Kami mengusulkan perpanjangan program IDRIP sampai Oktober 2025, jika tidak diperpanjang kemungkinan ada sejumlah pekerjaan yang belum tercapai,” ucap Suharyanto.
Suharyanto yang juga menjabat sebagai Ketua SC IDRIP mengungkapkan, kendala dalam pelaksanaan IDRIP antara lain dengan adanya pandemi Covid-19 dan bencana-bencana besar yang sempat melanda Indonesia selama beberapa tahun terakhir.
“Capaian ini kurang maksimal, saat itu baik BNPB maupun BMKG fokus terkait penanganan pandemi Covid-19, alhamdulillah Indonesia menjadi salah satu negara yang dipandang berhasil menangani Covid-19. Selain itu ada Penyakit Mulut dan Kuku, juga bencana-bencana lain. Mungkin masih ingat bencana gempa Cianjur, sampai sekarang masih berlangsung tahap rehabilitasi dan rekonstruksinya, secara umum 70 sampai 80 persen bisa ditangani maksimal,” ungkapnya.(ery)