Jakarta, infodis.id – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Indonesia, Dwikorita Karnawati, menyoroti pentingnya menggabungkan teknologi dengan kearifan lokal dalam mengatasi ketidaksetaraan kapasitas dan ketahanan suatu negara terhadap krisis air yang dipicu oleh perubahan iklim.
Menurut Dwikorita, saat ini terdapat jurang besar antara negara maju dengan negara berkembang, negara kepulauan, dan negara miskin dalam hal kapasitas teknologi dan sosial-ekonomi yang sangat berdampak pada kemampuan suatu negara dalam menghadapi perubahan iklim. Ketidaksetaraan ini berdampak besar pada kemampuan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim, terutama terkait ketersediaan air, pangan, dan energi.
Dwikorita mengungkapkan, “Indonesia memiliki kemampuan teknologi yang cukup baik, ditambah dengan berbagai kearifan lokal budaya masyarakat yang dapat mengatasi kesenjangan tersebut.”
Menurut laporan dari Organisasi Meteorologi Dunia (World Meteorological Organization – WMO), 60% kerugian akibat bencana alam di negara maju disebabkan oleh perubahan iklim, tetapi dampak terhadap produk domestik bruto (PDB) negara tersebut hanya sekitar 0,1%. Di negara berkembang, sebaliknya, 7% bencana dapat berdampak kuat hingga 5-30% terhadap PDB mereka.
Sedangkan bagi negara kepulauan, 20% kerugian bencana dapat mengakibatkan hantaman hingga 50% terhadap PDB mereka. Beberapa negara bahkan bisa mengalami kerugian hingga 100% PDB. Situasi ini semakin memperburuk kesenjangan ekonomi yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim.
Menurut data WMO, kerugian ekonomi global akibat peristiwa cuaca ekstrem, perubahan iklim, dan masalah air telah meningkat pesat. Selama periode 2010-2019, kerugian mencapai US$1.476,2 miliar, naik secara signifikan dibandingkan dekade sebelumnya. Hal ini menunjukkan urgensi masalah perubahan iklim.
Dwikorita menekankan bahwa kepemilikan teknologi yang mumpuni dapat meminimalkan risiko bencana akibat perubahan iklim. Contohnya, BMKG berperan sebagai penyedia informasi dan data cuaca dan iklim, yang memungkinkan daerah-daerah untuk mengambil langkah pencegahan, mitigasi, dan pengurangan risiko bencana sebelum bencana terjadi.
Dalam konteks ini, Dwikorita menyatakan bahwa World Water Forum (WWF) yang akan diselenggarakan di Bali pada Mei 2024 akan menjadi kesempatan bagi kolaborasi dalam mengatasi krisis iklim dan krisis air, baik secara global maupun regional dan lokal. Dwikorita menggarisbawahi pentingnya keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, ilmuwan, sektor swasta, masyarakat, dan media, dalam menghadapi tantangan tersebut.
WWF diharapkan dapat menjadi platform untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan antara negara-negara dalam mengatasi krisis akibat perubahan iklim dengan menggabungkan kapasitas berbasis sains dan teknologi dengan kearifan lokal.
Dalam WWF, akan dibahas isu air global melalui tiga proses yang terintegrasi: proses tematik berbasis sains, proses regional yang mempertimbangkan faktor lokal dan regional, serta proses politik yang penting dalam pembuatan kebijakan publik yang mengikat secara hukum. WWF akan membahas enam proses tematik utama yang mencakup keamanan air, air untuk manusia dan alam, pengurangan risiko bencana, tata kelola, kerja sama, dan diplomasi air, keuangan air yang berkelanjutan, serta pengetahuan dan inovasi.
Proses regional akan mengkaji pengelolaan air berdasarkan kebutuhan kawasan, sementara proses politik akan membahas isu-isu air global bersama pemimpin dari berbagai tingkatan, termasuk kepala negara, menteri, parlemen, otoritas dasar air, dan pemerintah lokal.
BMKG berharap bahwa dalam WWF, Indonesia akan memainkan peran penting dalam mengatasi krisis air dan iklim, dengan kolaborasi yang menggabungkan sains, teknologi, dan kearifan lokal untuk mewujudkan ketahanan air dan meminimalisir dampak perubahan iklim.(ery)