Dijelaskan lebih lanjut, komitmen tersebut perlu diberlakukan oleh pengguna jasa untuk menjadikan keselamatan sebagai budaya. Sehingga pemenuhan aturan tentang keselamatan kapal, kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang andal menjadi tidak lagi untuk sekedar pemenuhan tanggung jawab dan kewajiban, melainkan sudah menjadi kebutuhan.
“Atau, jika perlu diadakan peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan serta reformasi regulasi dan terutama harus ada law enforcement untuk setiap ketidakpatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran,” tutur Soerjanto.
Hal tersebut juga didukung oleh Dekan Fakultas Teknologi Kelautan (FTK) ITS Dr Eng Trika Pitana ST MSc yang menyatakan bahwa keselamatan pelayaran perlu difokuskan kembali pada konteks investigasi yang berupa regulator dan safety investigator yang dicanangkan pada Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang investigasi pelayaran.
“Investigasi ini dilakukan dengan berdasarkan pada model shell, reason model MAIIF Manual Chapter 4.2,” paparnya.
Trika juga menjelaskan bahwa kecelakaan yang banyak terjadi di perairan Indonesia bermasalah pada komponen elektrik, muatan, permesinan, perawatan dan perbaikan yang sebagian besar mengakibatkan kapal terbakar dan tenggelam.
Selain itu, permasalahan marine english (komunikas), ship maintenance, hingga program-program quality control yang diawasi oleh pemerintah yang masih dinilai tidak memiliki tujuan yang jelas.
Dari berbagai permasalahan tersebut, dosen Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS itu mengingatkan perlu adanya safety awareness yang harus ditingkatkan oleh seluruh stakeholder pelabuhan dan pemerintah.
“Setidaknya perlu dilakukan koordinasi antara Kementerian Perhubungan dan kementerian lainnya, hingga tim pelabuhan,” tegasnya mengingatkan.