Jakarta, Infodis.id – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memperkuat pengawasan koperasi simpan pinjam di Indonesia.
Hal itu disampaikan menanggapi polemik Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK), yang akan mengatur agar koperasi berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Bahkan permintaan itu disampaikan berkaitan dengan harapan agar koperasi semakin eksis, serta dapat mengembalikan jati dirinya untuk menyejahterakan anggota.
“Permasalahan eksistensi koperasi ini perlu diperhatikan. Sebab keberadaan koperasi seperti dua sisi benda tajam. Selain turut menggerakkan roda ekonomi melalui pembiayaan sektor riil usaha ultra mikro, koperasi juga dimanfaatkan pihak-pihak tidak bertanggungjawab untuk mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kepentingan pribadi tanpa nilai investasi,” tegasnya, Jumat (18/11/2022).
Mantan Ketua KADIN Jatim itu menambahkan, saat ini pembinaan dan pengawasan masih kurang. Sehingga berpotensi merugikan anggota koperasi karena berubah menjadi lembaga keuangan yang tidak mempunyai jaminan keamanan.
“Saya berharap koperasi dapat kembali ke jati dirinya. Koperasi harus menjadi salah satu alternatif anggota untuk mengakses pembiayaan usaha kecil dan ultra mikro dengan bunga rendah dan dan terjangkau,” tuturnya.
Terkait permasalahan penipuan yang berkedok koperasi, LaNyalla meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti dan memprosesnya.
“Proses hukum kepada koperasi bodong perlu dilakukan agar tidak merusak keberadaan koperasi yang benar-benar menjalankan fungsinya untuk kebermanfaatan anggota,” tegas LaNyalla lagi.
Diketahui Forum Komunikasi Koperasi Indonesia (Forkopi) meminta pasal yang mengatur koperasi dikeluarkan dari RUU PPSK. Koperasi mestinya tetap diatur pada RUU Perkoperasian yang saat ini sedang dalam pembahasan.
Berdasar data Forkopi terdapat kurang lebih 2.300 unit koperasi dengan jumlah keanggotaan mencapai 30 juta orang. (isa)