Jakarta, Infodis.id – Sejumlah putaran balik atau u-turn di jalanan ibu kota ditutup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tetapi, kebijakan ini banyak ditolak ‘pak ogah’ yang biasa berjaga di putaran balik.
“Mereka (pak ogah) ini tidak memiliki hak protes terhadap kebijakan tersebut. Sebab, seharusnya hak kepentingan masyarakat yang paling tinggi. Kalau pak ogah itu dia punya hak apa di situ. Hak paling tinggi adalah hak kepentingan masyarakat. Kalau pak ogak enggak punya hak, dia hanya untuk mencari untuk kehidupan diri sendiri,” tegas Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, Senin (17/5/2023).
Menurut Karyoto, pak ogah bukanlah profesi tetapi hanya sukarelawan. Negara tidak memberikan insentif kepada para pak ogah. Tetapi tidak mempermasalahkan selama apa yang dikerjakan hanya sebatas sukarela tanpa dibayar.
“Sebenarnya itu bukan profesi mohon maaf, yang tadinya sukarelawan pembantu lantas. Kalau dia tidak sukarela minta ongkos berarti kan tidak membantu. Memang ada yang gratis, karena negara kan tidak memberikan insentif. Kalau dia hobi mengatur lalu lintas silakan,” ujarnya.
Karyoto belum ada rencana untuk melakukan pembinaan kepada para pak ogah. Hanya, pembinaan yang diperlukan adalah untuk mengarahkan mencari pekerjaan lain.
“Kalau dibina paling kita arahan untuk mencari pekerjaan yang lain. Kita sama-sama pemakai jalan raya, ketika belok ada duitnya set, langsung ambil. Kalau yang tidak tunggu dulu, kiri kanan kiri kanan. Tentunya akan kita evaluasi yang penting bukan itunya,” ujarnya.
Menurut Karyoto, dengan adanya putaran balik bakal terjadi kemacetan. Maka saat ini penutupan putaran balik itu tengah dilakukan evaluasi.
“Tingkat kepadatan arus yang melewati situ, kalau di situ ada gara gara U-turn mengekor sampai 1 km kita harus evaluasi. Apakah dipanjangakan U-turn nya atau apalah itu dibuka dan diatur,” jelasnya. (**/isa)