Firli juga menyampaikan tujuan negara, yaitu menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin keselamatan masyarakat dari segala macam bencana, menumbuhkan ekonomi, menjamin kepastian dan kemudahan investasi, perizinan usaha, serta menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional.
Menurut survei, kata Firli, beberapa kepala daerah yang terjerat pidana korupsi disebabkan oleh biaya pemilihan kepala daerah berasal dari para sponsor yang menjerat pidana korupsi.
“Inilah realitas yang terjadi, sekecil apapun nominal yang kita peroleh akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun sebesar apapun yang kita peroleh, tidak akan cukup untuk memenuhi gaya hidup,” ungkap Firli.
Sementara itu, Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji mengatakan, pihaknya sangat mendukung langkah Menteri Dalam Negeri dan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Menurutnya, sebagai pimpinan di daerah harus memberi contoh yang baik kepada rakyatnya.
“Padahal Islam memiliki kriteria sendiri dalam memilih pemimpin. Salah satu model yang bisa dijadikan teladan dengan segala kelebihannya adalah Nabi Muhammad SAW. Karena memimpin dengan hati dan bisa dijadikan suri teladan bagi umatnya hingga akhir zaman,” ujar Sutiaji.